telusur.co.id | Jakarta | Ketua Fraksi Partai Keadilan (PKS), Jazuli Zuwaini, menilai perekonomian Indonesia masih jauh dari harapan. Pasalnya pertumbuhan perekonomian masih sangat lambat. Meskipun dirinya tak menampik bahwa pemerintah juga melakukan pembenahan dengan pengembangan pembangunan infrastruktur.

“Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur, namun kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum, terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat,” terang Jazuli dalam keterangan yang diterima wartawan telusur.co.id, Jakarta, Selasa (12/12).

Tak hanya itu, dikatakan Politisi asal banten, ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan, akibatnya pertumbuhan ekonomi kurang maksimal, pada gilirannya mempengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti: kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

“Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan.”ucapnya.

BACA JUGA :  Target PKS di 2019 Lipat Gandakan Kursi Dewan

Tak hanya itu, Lanjut Jazuli, pertumbuhan ekonomi yang rendah pun diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja (labor incentive/tradable), seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.

“Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan.” Terangnya.

Lebih jauh ia melihat, Pemerintah hingga saat ini belum berhasil menaikkan posisi daya saing ekonomi nasional secara signifikan, sehingga realisasi investasi bergerak lamban. Pemerintah justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Satu yang paling nyata adalah kenaikan harga-harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti bbm, listrik, dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan biaya-biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan.”  Akibatnya, ekonomi masyarakat pun tergerus oleh inflasi, terutama bagi penduduk 40 persen terbawah. Sementara itu penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja, yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan,” paparnya.

BACA JUGA :  Perpu No.2/2017 : Ini Dia 4 Catatan Kritis PKS

Sedangkan dari sisi sektor fiskal dikatakan Jazuli, memunculkan kekhawatiran, karena tingginya defisit. Padahal, Indonesia baru saja memperoleh investment grade sebagai apresiasi terhadap pengelolaan fiskal sehat.

“Tantangan sektor fiskal mengarah pada sulitnya menggenjot pendapatan di tengah-tengah belanja yang terus melonjak. Hal ini menyebabkan kenaikan utang yang cukup tinggi, sehingga membebani keuangan pemerintah ke depan,” ucapnya.

Dengan catatan itu, tambah Jazuli, pemerintah Jokowi-JK harus mampu memperbaiki di tahun 2018. Sehingga, ekonomi global membaik dan diharapkan dapat berdampak positif bagi ekonomi nasional. Pemerintah juga diharapkan tidak mengintervensi ekonomi dengan kenaikan harga-harga barang, yang berpotensi menekan daya beli,” pungkasnya.| Farouk Iskandar |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini