telusur.co.id l Jakarta l Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan pengakuan AS terhadap kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendapatkan kritik keras dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Sebagai koordinator peran diplomasi parlemen Indonesia, Fadli Zon menilai kebijakan Trump ini sangat provokatif dan dapat merusak upaya perdamaian yang sedang berjalan antara Palestina-Israel.

“Kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ini sangat provokatif. Hal ini tak hanya akan merusak prospek perdamaian Palestina-Israel, namun juga dapat memicu konflik baru di Timur Tengah,” kritiknya.

Keputusan Trump memiliki landasan formal dalam UU yang disetujui Kongres AS tahun 1995. Selain memang itu janji kampanyenya. Tapi sebagai negara yang berperan penting dalam perdamaian Israel-Palestina, Trump masih memiliki opsi lain. Yaitu dengan menandatangani the waiver penundaan realokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

BACA JUGA :  Lawan Kezaliman, Fadli Zon Hingga Fahri Rilis Shalawat Perjuangan

“Hal inilah yang dijalankan oleh Presiden AS sejak tahun 1995. Clinton, Obama, dan bahkan Bush yang sama-sama dari Partai Republik, mengambil opsi ini.”

Di sisi lain, pengumuman Trump ini jelas melanggar konsensus internasional tentang status kota Yerusalem. Konsensus internasional dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.181 tahun 1947, menganggap Yerusalem adalah wilayah yang harusnya berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. Sehingga, keputusan Trump ini jelas bertentangan.

“Saya memandang Trump harus memikirkan ulang kebijakannya ini. Hampir seluruh negara-negara besar, termasuk negara yang dekat dengan AS seperti Inggris, Perancis, dan Arab Saudi, meminta agar kebijakan tersebut dipikirkan ulang.”

BACA JUGA :  Ngebet Ketemu Kim Jong Un, Ini Yang Diinginkan Trump

Sebab dengan adanya keputusan sepihak ink, sama saja menghancurkan upaya perdamaian di Yerusalem yang telah dibangun sejak 70 tahun.

“Saya mengapresiasi sikap kementerian luar negeri Indonesia yang telah memanggil Dubes AS. Tapi akan lebih baik lagi jika Presiden Jokowi dapat langsung memberikan pernyataan yang lebih lugas. Bahkan dapat menyampaikan langsung kepada Trump. Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab lebih untuk menyampaikan sikap penolakan tersebut. I Yunus l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini