telusur.co.id l Jakarta l Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI) Kamhar Lakumani mengatakan, akan memelototi program pemerintah menuju tahun politik. Pasalnya, memasuki 2018 dikhawatirkan program pemerintah dijadikan bancakan.

“Ada kekhawatiran dari berbagai pihak di tahun politik 2018 nanti kebijakan dan program akan bernuansa, bermuatan atau berorientasi politik,” ujar Kamhar dalam acara Outlook Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia 2018.

Menurut dia, alokasi anggaran yang semakin meningkat belum berkorelasi secara seimbang dengan peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup petani. Karena itu, dia mengharapkan agar ditelaah dan dilakukan kontrol jangan sampai program-program itu hanya ibarat memberi ikan untuk memancing suara dan dukungan di tahun politik.

“Impor sesungguhnya adalah jalan pintas bagi para pengambil kebijakan yang bermental pemburu rente. Tak menyelesaikan persoalan malah secara sadar memelihara dan melanggengkan permasalahan untuk meraup keuntungan,” kritisnya.

Kamhar selaku Ketua Pelaksana Outlook Pembangunan Pertanian 2018 mengatakan, sejatinya ini adalah moral hazard bagi penyelenggara negara, yang sadar tak sadar telah menghianati petani bangsanya sendiri dan menguntungkan petani di negara lain.

BACA JUGA :  Maulid di Tahun Politik, Aboe Bakar Al Habsyi Ajak Teladani Rasulullah SAW dalam Berpolitik

“Di tahun politik 2018 dan 2019 agenda import komoditi pertanian mesti kita cermati dan awasi bersama agar tak terjadi upaya pengkondisian secara sistematis, apalagi sistem pendataan kita masih carut-marut.”

Baginya, politik biaya tinggi yang masih terjadi, akan menjadi pendorong kuat pembukaan keran dan pemberian kuota impor untuk mendapatkan biaya politik secara cepat dan aman karena tak bersumber dari APBN yang pengawasannya ketat. “Kita berharap ini tidak terjadi,” harapnya.

Sementara, Rektor IPB yang sekaligus menjabat Ketua Dewan Pakar PISPI, Arif Satria mengatakan saat ini Indoneaia krisis regenerasi petani, 62 persen tenaga kerja di sektor pertanian berusia di atas 45 tahun.

“Di sisi lain ada peluang kita akan memasuki bonus demografi. Jika SDM tak disiapkan kita akan seperti Jepang, terjadi kelangkaan sumber daya manusia untuk menjadi petani dan nelayan karena semua pada ke kota,” ujarnya.

Penyebabnya antara lain karena perempuan Jepang tak ingin menikah dengan lelaki yang berprofesi sebagai petani atau nelayan.

Industrialisasi pedesaan menjadi saluran dan katup penyelesai persoalan agar desa menciptakan daya tarik. Faktor kendala, antara lain kenapa para sarjana atau orang-orang terbaik pulang atau turun membangun desa adalah persoalan fasilitas dan kualitas pendidikan anak di desa selain juga karena persoalan Infrastuktur desa.

BACA JUGA :  Polri Ajak Mahasiswa Dinginkan Suasana Panas Tahun Politik

Politisi Partai Golkar Ichsan Firdaus mengatakan persoalan pertama di negeri ini adalah mahalnya kordinasi. Banyak persoalan yang terjadi akibat masing-masing Kementerian dan Lembaga jalan sendiri-sendiri, tidak ada kordinasi.

Ichsan yang menjabat anggota Komisi IV juga meminta agar Pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan kebijakan termasuk dalam membuat pernyataan.

Dampak pernyataan pemerintah yang asalan seperti dalam peristiwa operasi Satgas pangan terhadap PT. Indo Beras Unggul yang kala itu Menteri Pertanian memberi label “beras bersubsidi” secara tak cermat telah mengakibatkan kegoncangan baik ditingkat petani maupun pedagang, akibatnya terjadi kelangkaan di pasar induk beras cipinang selama beberapa waktu.

“Berkaca dari itu, Pemerintah mesti cermat dan hati-hati. Dikhawatirkan, Pemerintah akan melakukan impor beras pada bulan Februari nanti. Pemerintah memilih cara instan untuk menjaga stabilitas pangan,” tuntasnya. I red l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini