telusur.co.id | Jakarta | Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta Publik tak terpengaruh dengan kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan menjelang Pilkada serentak pada 2018. Menurutnya, kebijakan itu bisa saja sebagai politik pencitraan pemerintah.

“Biasanya kan sudah deket sama Pemilu itu nanti ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau yang lain,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/12).

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra memprediksi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu pencitraan.

“Pemerintah menargetkan beroperasinya 150 lembaga penyalur, termasuk di Papua, sampai 2019 mendatang,” katanya.

BACA JUGA :  Sikap Pemerintah Soal Pembebasan Ba'asyir

Beberapa kalangan lanjut Fadli Zon, menilai, kebijakan itu dianggap memberatkan PT Pertamina. Karena, PT Pertamina akan mengeluarkan anggaran yang besar.

Seharusnya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat demi terciptanya kesejahteraan.

“Masyarakat butuh kebijakan berkelanjutan dan berkesinambungan, yang me-mantaince mereka untuk mendapatkan akses terhadap distribusi kekayaan dan keadilan,” ujar.

Untuk itu, Fadli Zon menyarankan masyarakat untuk tetap mengambil apa yang diberikan, tapi jangan terlena dan terbuai dengan apa yang diberikan tersebut.| Farouk Iskandar |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini