telusur.co.id | Jakarta | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, merasa kecewa dengan putusan Makhamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terhadap pasal Zina Dan LGBT yang tertera dalam KUHP.

Saa ini menurut Jazuli , perilaku asusila dan amoral semakin marak terjadi dan itu mengancam masa depan generasi bangsa.

“Permohonan ini adalah upaya mengokohkan kebangsaan yang beradab,  bermatabat,  dan relijius sesuai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai-nilai luhur bangsa. Sejatinya ini bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga moral,  karakter dan identitas bangsa,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jum’at (15/12).

BACA JUGA :  Doa Ketua Fraksi PKS Bikin Seluruh Peserta Forum Parlemen Dunia Tercengang

Apa yang dimohonkan Euis dan bersama 11 rekannya, dikatakan Politisi asal Banten, sangat konstruktif bagi hukum positif yang berlaku,  khususnya terkait kesusilaan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan lingkungan sosial dan problematika yang ada.

Dimana, Pemohon meminta agar Mahkamah menpertegas hukuman bagi perzinahan pada Pasal 284 KUHP yaitu mencakup hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri alias kumpul kebo dapat dijerat dengan pidana.

“Pasal ini adalah upaya pencegahan terhadap perilaku LGBT yang jelas tertolak menurut Pancasila dan Konstitusi Negara. Kita tidak ingin perilaku menyimpang dan penyakit sosial itu semakin marak dan merusak masa depan bangsa kita.  Disana ruh dan semangatnya,” tegasnya.

BACA JUGA :  Fraksi PKS Dorong Pelarangan Miras Menjadi Undang-Undang

Menyimak materi permohonan tersebut,  Ketua Fraksi PKS ini secara tegas mengatakan bahwa permohanan uji materi sangat rasional,  objektif,  dan konstitusional.  Dalil-dalil yang disampaikan pun menjadi problem sosial dan ancaman yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Upaya ini untuk mencegah meluasnya berbagai penyimpangan,  kejahatan seksual dan penyakit sosial yang merusak masa depan genarasi bangsa. Uji materi dimaksudkan untuk melindungi anak-anak, menjaga ketahanan keluarga, dan mengokohkan kebangsaan yang beradab, bermartabat, dan relijius sehingga Mahkamah seharusnya menerimanya,” pungkasnya. | Farouk Iskandar |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini