telusur.co.id | Jakarta | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Muhammad Musa’ad menilai sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus (Otsus) Papua, wilayahnya telah menghasilkan beberapa pencapaian. Bahkan ia berani menyebut, Papua saat ini sudah sangat berbeda dengan Papua dahulu.

Hal itu dikatakan Musa’ad terlihat dari beberapa Indikator seperti, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan

“Misalkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8,00% di tahun 2016, realistisnya mencapai 9,21% pendapatan perkapita (tanpa tambang) ditargetkan Rp 27,50 juta per kapita. Realistisnya mencapai Rp 35,87 juta perkapita,” ucap Musa dalam acara Ekspos dan Pengendalian kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

BACA JUGA :  Natalius Pigai Sesalkan Penyerangan Tentara Dan Polisi Ke Nduga, Papua

Kendati demikian, dirinya meminta pemerintah pusat dan DPR segera dilakukannya revisi Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Menurutnya, dengan melihat situasi wilayah Papua saat ini telah menjadi dua antara Papua dan Papua Barat ditambah lagi belum adanya aturan turunan dari pemerintah.

“UU itu didesain untuk Papua. Sekarang Papua ada dua. Banyak UU dan pasal-pasal yang tidak bisa dilaksanankan. Banyak aturan diatasnya (pemerintah) tidak dibuat sehingga itu harus dirubah. Tapi memang sudah perlu di rubah. Untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan umum yang dipakai ini yang dirasa tidak cukup,” ungkapnya.| Eka Mutia |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini