telusur.co.id | Jakarta | Pembentukan Holding BUMN yang dilakukan pemerintah patut dipertanyakan, hal itu di pertanyakan Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Martri Agoeng.

Sebenarnya menurut Martri, dirinya mendukung apabila pemerintah ingin membuat BUMN bisa menjadi perusahaan kelas dunia. Hanya saja, interpretasinya harus terarah dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

“Interpretasinya tidak boleh sembarangan dengan langkah korporasi yang sembarangan dan beresiko merugikan negara yang ujungnya berlawanan dengan cita-cita,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/12).

Jika memang acuannya ingin memiliki perusahaan sekelas Temasek Holding Privates Limited (Temasek) sebagaimana yang pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, maka konteksnya harus bisa selaras dengan kondisi Republik Indonesia.

“Apakah ini bentuk holding yang akan dituju?. Apakah Temasek cocok untuk dijadikan sebagai platform?. Disinilah konteks Indonesia harus dimasukan. Indonesia memiliki keunikan berupa UUD 1945 dengan Pasal 33,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi mekanisme inbreng saham yang diterapkan pada pembentukan holding BUMN. Pasalnya mekanisme terbilang unik dan mengesampingkan fungsi DPR.

“Terasa begitu memaksakan karena alam eksekusinya tidak mengikuti mekanisme APBN, yang berarti tidak memerlukan persetujuan DPR. Ini membuat terjadinya polemik dengan DPR,” katanya.

Maka dari itu, Martri meminta inisiatif holding BUMN agar dilihat kembali dan dikaji kembali. Roadmap yang dipilih perlu dikomunikasikan dengan baik karena mekanismenya penuh kontroversial.

“Sepertinya kita perlu berhati-hati. Karena ini tentang kekayaan negara dan nasib rakyat yang menjadi taruhan. Cepat bukan berarti ceroboh. Berhati-hati bukan berarti lambat,” pungkasnya.| red |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini