telusur.co.id | Jakarta | Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel terus menuai kecaman.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengecam keras pernyataan Donald Trump tersebut. Dirinya menilai pernyataan itu sebagai bentuk provokatif yang mengancam kedamaian timur tengah.

“Apa yang dilakukan Presiden Trump yang secara sepihak mengakui Yerussalem sebagai Ibukota Israel merupakan blunder politik Pemerintahan AS. Apa motif dan tujuannya, Pemerintah AS dan Kedutaannya di Jakarta harus menjelaskan karena ini sensitif bagi bangsa Indonesia bahkan dunia” katanyadalam keterangan yang di terima wartawan telusur.co.id, Jakarta (7/12).

Menurut anggota komisi I DPR RI, Pernyataan Trump, memperlihatkan sikap dukungan terhadap negara penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina

BACA JUGA :  Reuni 212 Digelar Secara Aman dan Damai, PKS Sebut Bukti Kedewasaan Umat

“Melukai 1,7 milyar umat Islam dan umat-umat lain yang cinta perdamaian dan kedamaian dunia,” kecamnya.

Indonesia lanjut Jazuli, sebagai negara yang mengedepankan kemerdekaan memiliki posisi diplomasi yang jelas dan tegas atas Palestina. Sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia termasuk penjajahan Israel atas tanah dan rakyat Palestina.

“Pemerintah Indonesia selama ini selalu terdepan dalam mendukung upaya mewujudkan Palestina merdeka. Fraksi PKS mendukung penuh protes keras Pemerintah RI atas pengakuan sepihak Yerussalem sebagai Ibukota Israel atas dasar amanat konstitusi, solidaritas sebagai negara muslim terbesar dunia, dan atas dasar kecintaan pada perdamaian dunia dan antipenjajahan” tegasnya.

BACA JUGA :  Ketua Fraksi PKS Bangga Bulutangkis Indonesia Juara Hongkong Series

Untuk itu, politisi asal Banten mendesak Presiden Trump dan Pemerintah AS segera menganulir pernyataan atau pengakuan sepihak jika masih ingin dianggap sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Karena, Sudah banyak kajian serta keputusan yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Jerusalem. Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di Jerusalem. UNESCO menyebutnya sebagai pelanggaran hukum Internasional.

“Apa yang dilakukan Pemerintah AS sama saja mengabaikan dan melanggar resolusi badan-badan dunia dan mengabaikan upaya perdamaian dan penghormatan atas hak asasi manusia,” pungkasnya | Farouk Iskandar |.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini