telusur.co.id | Jakarta | Konsep Kitab Undang undang Hukum Pidana  (KUHP) kuno berkenaan dengan perkara perzinahan ternyata memang tidak lagi dapat dipertahankan, karena bertentangan dengan nilai moral dan agama, perspektif  pemidanaan adalah lebih ditekankan kepada status dalam perkawinan, sehingga  perkawinan menjadi unsur utama telah terjadi atau tidaknya  perzinahan.

Dengan demikian sungguh naif, bilamana  MK memberikan tafsir dengan mempertahankan delik perzinahan yang kolottersebut, apalagi kalau dikaitkan relevansinya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia  ( NKRI) yang berasaskan pancasila dengan mempertimbangkan dan berpegang erat  secara sungguh sungguh kepada nilai agama dan moral, maka sejatinya perzinahan itu tidak memerlukan lagi  status formil. Seyogiyanya semua unsur yang dilakukan tanpa perkawinan adalah sejatinya perzinahan.

Dalam delik perkosaan mestinya, Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas makna sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP,  yang memberikan syarat  bahwa pemerkosaan  dengan ancaman kekekerasan terhadap wanita yang bukan istri,maknanya adalah bahwa  perlindungan itu juga diberikan terhadap perempuan secara keseluruhan ,baik korbannya istri atau bukan istri, laki-laki maupun perempuan terhadap , jadi bukan hanya individu melainkan fungsi komunal. Dengan pemaknaan yang luas seperti tersebut di atas, maka sebenarnya permohonan pemohon Judicial review Pasal Perzinahan, pemerkosaan dan LGBT  memenuhi alasan moral dan konstitusional. Semestinya MK menerima permohonan tersebut. Karena dengan mempertahankan pasal tersebut maka boleh dikatakan bahwa MK  masih mempertahankan pemaknaan  pasal yang kolot dan kuno, karena pasal ini ditengarai tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia yang universal.

BACA JUGA :  Soal Putusan MK, Politisi PAN: Tidak Boleh Kita Berikan Ruang Kebebasan LBGT Beraktivitas

Delik pencabulan  dalam KUHP  pada umumnya hanya melindungi korbannya yakni anak dibawah umur. Sedangkan orang dewasa tidak mendapat perlindungan, padahal pencabulan atau LGBT itu bisa saja dilakukan baik terhadap anak di bawah umur maupun yang telah dewasa, perbuatan cabul ini sungguh sangat menganggu sistem sosial masyarakat indonesia yang modern, tetapi dengan keputusan MK bisa saja orang memberikan makna bahwa kejahatan seks sesama jenis kelamin, tidak dapat ditangkal oleh hukum pidana .

Sebenarnya apabila mencermati pendapat Hakim MK yang memberikan pandangan lain (Disenting Opinion) termasuk didalamnya pandangan salah seorang profesor hukum pidana, pada dasarnya telah mencerminkan hukum pidana terkini sesuai dengan falsafah pancasila serta tingkat tercelanya kejahatan itu di masyarakat saat ini. Sedangkan, majelis menolak permohonan pemohon terkesan, sangat formalis-legalistis dan egosentris yang tidak memberikan makna yang dalam bahwa alasan itu mendasarkan pada asas legalitas, alasan pemaaf, sifat melawan hukum, straffmodus, strafmat, dan strafbarfeit yang menunjukan adanya ketidak konsistenan terhadap putusan MK yang sebelumnya.

BACA JUGA :  Soal Putusan MK, Politisi PAN: Tidak Boleh Kita Berikan Ruang Kebebasan LBGT Beraktivitas

Putusan MK no 46 tahun 2016 mencerminkan dua kutub persfektif majelis yakni, yang berpandangan dengan memperhatikan membaharuan hukum dan pihak yang berpandangan mempertahankan makna KUHP yang kiranya sudah usang, dengan masih suka rela menerima  hukum kolonial dalam suasana negara sudah demikian modernnya.

Pro dan kontra ini akan membuka koreksi, instrospeksi diantara hakim Mkdan para ahli hkum dalam melahirkan pikiran-pikiran jernih kebaruan dalam hukum pidana. Biar bagaimanapun Hakim MK bukanlah para malaikat, sebagai manusia biasa yang tidak akan lepas dari kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan, karenanya pintu taubat masih terbuka, Wallohu’alam.| Red |

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini