telusur.co.id | Medan | Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Badaruddin, mengatakan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial harus membangun berbagai fasilitas untuk penyandang disabilitas, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya.

“Penderita disabilitas tersebut, harus disediakan berupa akses ruang publik demi kemudahan mereka melaksanakan aktivitas sehari-hari,” tegas Prof. Badaruddin, Minggu (10/12) di Medan.

Selain itu, menurut dia, Pemkot Medan juga dapat memberikan infrastruktur yang mudah terhadap penyandang disabilitas, misalnya lift atau “elevator” di gedung bertingkat dan trotoar dilengkapi “paving block” (khusus untuk tuna netra) yang tidak licin.

BACA JUGA :  Jika Dilarang Keluarga, KPU Tak Punya Hak Mendata Pemilih "Gangguan Jiwa"

“Pemerintah harus menunjukkan kepedulian terhadap para penyandang disabilitas tersebut, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,” ujar Badaruddin.

Ia menyebutkan, pemerintah harus dapat meningkatkan martabat, hak kesejahteraan dan kehidupan kaum penyandang disabilitas/difabilitas, serta menghentikan diskriminasi atau perbedaan bagi mereka.

Masyarakat juga harus memiliki wawasan terhadap persoalan dengan kehidupan penyandang disabilitas, sehingga tidak lagi memandang mereka “sebelah mata”.

“Bahkan, DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ucapnya.

Badaruddin menambahkan, terbentuknya UU tersebut, juga sekaligus memperkuat kedudukan terhadap penyandang disabilitas.

BACA JUGA :  Perludem Tegaskan KPU Wajib Mendata Penyandang Gangguan Jiwa

Bagi warga yang mencoba mengabaikan atau “menyepelekan” penyandang disabilitas, dapat dikenakan denda sebesar Rp200 juta, dan ketentuan UU tersebut harus dipatuhi oleh segenap warga Negara Indonesia.

Penyandang disabilitas harus tetap dihormati dan dihargai sebagaimana perlakuan lainnya terhadap warga lainnya.

“Ketentuan UU tersebut, memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, yakni hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum,” kata mantan Dekan Fisip USU itu. | priyono/ant |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini