telusur.co.id | Jakarta | Hari ini Kamis, (14/12), ‎Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP.

Pengujian ini pada intinya ditolak oleh Majelis hakim MK untuk memperluas pasal zina KUHP dan melakukan kriminalisasi pada beberapa perbuatan dalam delik kesusilaan dalam KUHP yang menyasar LGBT.

Menyikapi hal itu, ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengapresiasi putusan MK tersebut.

Menurutnya, apapun yang berhubungan dengan Perzinahan harus ditolak. Sebab, hal itu bertentangan dengan norma Agama.

BACA JUGA :  Polemik Tafsir MK Tentang Pasal Perzinahan, Pemerkosaan dan LGBT

“Tidak boleh kita memberikan ruang kebebasan untuk LBGT beraktivitas mengkampanyekan, melegalkan, membiarkan, ini tidak boleh,” ujarnya di ruang Fraksi PAN, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12).

Meski demikian, Yandri berpendapat bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang yang dapat diobati secara medis maupun cara lainnya.

“Ya jelas penyimpangan (LGBT),” ucapnya.

Terkait Apakah hal itu merupakan pelanggaran HAM, Yandri Menegaskan konstitusi yang berlaku di Indonesia HAM mempunyai batasan tertentu. “HAM itu ada batasannya juga. Kalau semuanya dilihat dari HAM, bahaya Republik ini,” kata Yandri menegaskan. | Farouk Iskandar |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini