telusur.co.id l Jakarta l Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi guna menjalankan fungsi DPR RI yaitu Legislasi, Pengawasan, Anggaran dan Diplomasi. Dalam rombongan, Fahri bersama Anggota Delegasi DPR RI yaitu Henry yosodiningrat (F-PDIP), M Safrudin, Nurhasan Zaidi (F-PKS) ,Taufiqulhadi (F-Nasdem) dan Lukman Edy (F-PKB).

Setibanya di Riyadh Fahri Hamzah beserta Rombongan Delegasi langsung disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel.

Dalam kujungannya ke Ke Dubes Arab dan Shelter Buruh Migran Indonesia yaitu Ruhama atau Rumah Harapan Mandiri, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa kedatanganya ke Riyadh-Arab Saudi guna mensosialisasikan Undang Undang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia yang baru saja di sahkan oleh DPR RI pada Oktober 2017 melalui rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menurut Fahri Hamzah, Undang Undang ini sebagai bagian dari perjuangan Negara dalam memberikan Perlindungan dan kepastian Buruh Migran Indonesia ketika di tempatkan di Luar Negeri.

BACA JUGA :  Ganti Rugi Rp 30 M Pada Fahri Hamzah, PKS Serahkan Ke Tim Hukum

‘’DPR RI berharap agar Undang Undang PPMI sangat bermanfaat khususnya untuk Buruh Migran Indonesia, dimana Undang Undang ini sebagai jawaban terhadap dinamika terkait perlindungan pekerja migran saat ini, serta sebagai penyempurnaan dari UU nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, (20/12/2017).

Fahri menjelaskan bahwa DPR RI akan terus memeberikan dukungan dan perhatian kepada kantor-kantor kedutaan pemerintah Indonesia yang memiliki banyak Buruh Migran Indonesia seperti Arab Saudi yang memiliki Buruh Migran Indonesia cukup besar, dimana kedepanya DPR akan mendorong penambahan jumlah SDM di setiap Kedutaan Indonesia yang memiliki jumlah Buruh Migran yang besar, agar permasalahan permasalahan yang terjadi di Negara tersebut dapat cepat tertangani dan terjangkau.

“Kita lihat, di Arab Saudi banyak terjadi permaslahan hukum terhadap Buruh Migran Indonesia, namun kenyataannya jumlah Jaksa hanya satu, ya tentunya tidak cukup, oleh karenanya kita akan melakukan komunikasi dan kordinasi agar bantuan hukum dapat lebih cepat dan tertangani, regulasi dan keuangan merupakan wilayah DPR RI, jangan sampai pekerjaan besar ini akan berat apabila tidak tertangani secara spesifik,” jelasnya.

BACA JUGA :  Grand Korupsi Nazaruddin

Fahri Hamzah menambahkan bahwa nantinya Undang Undang ini menempatkan pekerja migran indonesia tak lagi sebagai obyek, namun sebagai subyek, dimana negara hanya memfasilitasi dengan pelayanan yang terintegrasi. Upaya tersebut dimulai dari pemberian dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran indonesia sampai dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial setelah bekerja bagi pekerja migran indonesia dan keluarganya.

“Mari kita sambut kehadiran undang undang baru yang memberikan perlindungan secara komprehensif kepada pekerja kita, Negara telah berikhtiar untuk melakukan perlindungan semaksimal mungkin, mudah mudahan pejabat eksekutif kita segera dapat menurunkan menjadi peraturan peraturan teknis untuk dapat diberitahukan kepada Saudi Arabia dan stakeholder, sehingga kedepan perlindungan pekerja kita dapat maksimal, ini kemenangan untuk buruh migran Indonesia,” tutupnya. I red l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini