Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. FOTO: telusur.co.id

telusur.co.id | Jakarta | Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menedesak agar pemerintah Indonesia mempertanyakan pengusiran pemerintahan Hongkong terhadap Ustadz Abdul Shomad.

Jika Hongkong tidak memberikan klarifikasi yang benar, dia mendesak Indonesia melakukan protes keras.

Dikatakan dia, Kementerian Luar Negeri memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hongkong mengapa mendeportasi Ustadz Abdul Somad. “Sehingga jelas dan tidak ada praduga,” tegas Kharis melalui keterangan tertulisnya. (24/12).

Berdasarkan amanah konstitusi dalam pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi WNI adalah kewajiban negara. kata dia, perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama bagi Kemenlu RI, apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian dideportasi. “Kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI terkait,” tegas Kharis.

BACA JUGA :  Ditolak Hongkong, Fahri: Ustadz Abdul Somad Akan Jadi Ulama Besar

Dalam pasal 19 huruf b UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban “inter alia” antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Kharis menambahkan  meskipun melindungi WNI adalah kewajiban negara, masyarakat Indonesia perlu diberi pemahaman dan kesadaran bahwa mereka harus mampu menjaga dirinya sendiri (self protectio). | red |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini