Wakil Ketua DPR Fadli Zon/Net

telusur.co.id | Jakarta | Pelaksana tugas (plt) Ketua DPR RI sekaligus ketua Tim Otsus Papua Fadli Zon mengungkapkan, timnya telah menyampaikan kepada pemerintah untuk segera dilakukannya perubahan Undang-Undang no 21 tahun 2001. Hanya saja, pemerintah sampai saat ini belum merespon usulan itu.

“Kami sudah beberapa kali menyampai ke pihak pemerintah. Tapi sepertinya pemerintah yang belum siap. Jadi dari 50 RUU prioritas, RUU Otsus Papua tidak ada,” ucap Fadli dalam acara Ekspos dan Pengendalian kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (12/12).

BACA JUGA :  TNI Dan Polri Amankan Perayaan Tahun Baru, Wakil Ketua DPR: Publik Tak Perlu Cemas

Politisi Partai Gerindra memandang, revisi terhadap Undang-Undang Otsus Papua saat ini sangat diperlukan, hal itu agar terwujudnya pencapaian Otsus di Papua yang optimal serta mengevaluasi Undang-Undang itu secara keseluruhan.

“Saya pribadi, menilai perlu dilakukannya revisi untuk evaluasi bagaimana Otsus itu berjalan,” ucapnya.

Sebelumnya, ketua Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musa meminta agar pemerintah merubah Undang-Undang tentang Otonomi Daerah.

Hal itu dikatakannya, karena Undang-Undang saat ini sudah dirasa tidak signifikan untuk dilaksanakan. Melihat daerah Papua saat ini telah terbagi menjadi dua Papua dan Papua Barat serta Belum adanya aturan turunan dari pemerintah pusat terhadap Undang-Undang itu.| Eka Mutia |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini