telusur.co.id | Jakarta | Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengatakan, ada tujuh Parpol yang mengajukan gugatan atas hasil penelitian perbaikan administrasi Parpol calon peserta Pemilu 2019.

Menurut Fritz, gugatan itu, mempersoalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tujuh Parpol tidak lolos ke tahapan verifikasi faktual Pemilu.

“Tujuh Parpol sudah resmi mendaftarkan gugatan ke Bawaslu,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jakarta, Sabtu (30/12).

Meski sudah menerima laporan, dikatakan Fritz, data ke tujuh parpol masih dianggap belum lengkap. “Namun,permohonan belum lengkap,” jelasnya.

BACA JUGA :  Tanpa Aduan, Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi

Seperti diketahui, Bawaslu telah menerima permohonan gugatan Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia (PBI) dan Partai Idaman, Partai Republik, Partai Rakyat dan Parsindo.

Gugatan yang dilayangkan berdasarkan keputusan pada 24 Desember lalu, KPU menyebutkan hanya ada dua parpol, yakni PBB dan PKPI yang lolos penelitian perbaikan administrasi dan berhak menjalani verifikasi faktual bersama 12 parpol lain.

KPU juga menyatakan ada tujuh parpol tidak lolos penelitian perbaikan administrasi dan tidak bisa mengikuti tahapan verifikasi faktual calon peserta Pemilu mendatang. Tujuh parpol itu adalah Partai Idaman, PBI, PIKA, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat dan Parsindo.| red |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini