telusur.co.id | Jakarta | Plt Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan ambang batas pengajuan calon presiden atau Presidential Treshold mendukung pemerintahan yang otoriter.

“Saya setuju dengan dua hakim yang mengajukan ‘dissenting opinion’ kemarin. Putusan MK itu bisa membuka peluang terjadinya penguatan pemerintahan otoriter,” ujar Fadli.

- Advertisement -

Sebab, dengan menjadikan ‘presidential threshold’ sebagai argumen bagi penguatan sistem presidensial, sebenarnya sedang membuat tafsir bahwa sistem presidensial yang benar adalah jika presiden dan parlemen dikuasai oleh partai atau kelompok yang sama. “Tafsir semacam ini berbahaya bagi demokrasi dan tata pemerintahan.”

Parlemen adalah lembaga kontrol pemerintah. Fungsi kontrol ini bisa mandul jika parlemen selalu dipaksa atau didesain untuk sama dengan Presiden, ataupun sebaliknya. Itu sebabnya, setiap penafsiran yang menyatakan bahwa presiden harus mendapatkan dukungan politik yang cukup di parlemen untuk memperkuat sistem presidensial, adalah argumen yang bermasalah, karena mengabaikan prinsip trias politica dalam demokrasi. “Argumen semacam itu bias otoritarian.”

Kata Fadli, Pasal 28D UUD 1945 sebenarnya telah menjamin warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mestinya MK menjaga dan memperkuat jaminan konstitusional tersebut.

Lagi pula, ketentuan ‘presidential threshold’ yang basisnya diambil dari hasil pemilu sebelumnya adalah ketentuan yang tidak masuk akal. Negara-negara Amerika Latin yang menganut sistem presidensial dan sistem kepartaian majemuk juga tidak mengenal ketentuan ‘presidential threshold’. Begitu juga dengan Amerika Serikat.

Meski begitu, sebagai keputusan hukum, putusan MK kemarin bersifat final dan mengikat walaupun seringkali tak konsisten. “Kita hormati. Tapi, kita perlu mengingatkan kepada hakim-hakim MK bahwa masa depan demokrasi kita ke depan bukan hanya berada di pundak partai-partai politik di parlemen saja, ataupun di tangan Presiden saja, tapi juga ikut ditentukan oleh lembaga tinggi negara lainnya, termasuk MK sebagai penjaga konstitusi. Kita sangat berharap hakim-hakim MK menyadari hal itu,” tandasnya. | red |

Bagikan Ini :