telusur.co.id | Jakarta | Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mempertanyakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait import beras sebanyak 500.000 ton beras yang terkesan dipaksakan.

Karena itu, Firman pun patut mempertanyakan kebijakan tersebut. “Pada logikanya kita berpikir bahwa di bulan Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Februari. Lalu untuk apa Mendag repot-repot mengeluarkan izin import?,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1/2018).

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, sesuai informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana -mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru juga dapat terkendali.

“Karena itu saya sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag yang semakin akan membuat kecewa dan mensengsarakan petani,” sesal Firman.

Lebih jauh Firman mengingatkan jika di tahun 2018 adalah tahun politik dan semua pihak diminta waspada. Sebab, kebijakan tersebut juga bisa dijadikan fan reacesing untuk kepentingan tertentu.

“Kejadian ini sangat janggal karena import beras harusnya merujuk pada UU Pangan bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi maka baru diperbolehkan import. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan),” tegas Firman. | red |

Bagikan Ini :