Kantor Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) di Jakarta/telusur.co.id

telusur.co.id – Keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah dan DPR yang mengganti verifikasi faktual dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mendapatkan kritikan dari partai baru.

Wakil Ketua Umum Partai Berkarya, Sonny Pudjisasono mengatakan keputusan RDP sama saja dengan mengabaikan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Persekongkolan jahat di bidang pemilu 2019 telah dimulai antara Komisi II DPR, pemerintah dan KPU menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) setiap parpol peserta pemilu wajib di verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan berlaku adil bagi semua parpol peserta pemilu tanpa kecuali,” ungkap Sonny kepada wartawan, Jumat.

BACA JUGA :  Kata Dokter Spesialis Kelamin, LGBT 6000 Lebih Menular Dari AIDS/HIV

Akan tetapi, dikatakan dia, pasca putusan MK terjadi deal politik untuk merubah PKPU mengenai tahapan verifikasi khusus untuk diberlakukan kepada 12 parpol di Senayan, tidak sama dengan parpol baru yang sudah mengikuti tahapan ferivikasi administrasi dan faktual diberlakukan dengan sangat ketat oleh KPU.

Bahkan, kata dia, yang sekarang masuk dalam tahapan perbaikan pun diperlakukan sangat ketat tidak sama dengan 12 parpol Senayan pasca putusan MK. “Tanda-tanda perlakuan ketidakadilan kepada parpol peserta pemilu telah nampak pada Pemilu 2019. Peringatan dini wajib rakyat harus sadar di tahun politik ini kita jangan lengah disamarkan dengan pengalihan topik oleh rezim penguasa secara sistematis seperti kasus impor beras dan lainnya. Rakyat bergerak terus,” tandasnya. ( red )

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini