telusur.co.id, Jakarta – Rencana Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Ahok dalam perkara penistaan agama yang kini sedang dijalani pidananya, mengundang beragam reaksi para praktisi maupun pengamat hukum dan politik.

Menurut Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution, SH, MH, rencana pengajuan PK Ahok tersebut merupakan hak pribadinya selaku terpidana.

“Silahkan saja Ahok mengajukan PK, itu hak dia yang dilindungi UU,” ujar Fadli, Rabu (12/2) kepada telusur.co.id di Jakarta.

Begitupun, Fadli mengingatkan karena sebelumnya perkara Ahok ini telah mengundang perhatian publik yang luar biasa, Mahkamah Agung sebagai Majelis PK harus berhati-hati dan cermat dalam mengambil putusan.

BACA JUGA :  Bertemu Prabowo, Adik Ahok: Bagi Saya Beliau Adalah Pemimpin Pilihan Terbaik

“Jangan sampai memancing terjadinya gerakan 212 jilid 2 yang lebih dahsyat,” ujar Fadli.

Menurutnya, memang Peninjauan Kembali atau biasa disebut PK adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana dalam suatu perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Fadli juga menjelaskan alasan atau dasar seorang terpidana mengajukan PK, yaitu apabila diketahui terdapat kekeliruan hakim dalam memutus perkara atau adanya bukti baru yang belum terungkap dalam persidangan.

“Jadi, tidak harus didahului dengan upaya hukum banding atau kasasi. Kalau perkaranya sudah ‘inkracht’, bisa saja diajukan PK,” pungkas Fadli. (pri)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini