telusur.co.id – Direktur Politik dan Hukum WAIN Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan, Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP menjadi tanda tanya. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pada tahun 2006 karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

“Rasionalisasi pemerintah yang menganggap pasal penghinaan ini sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara jelas alasan yang mengada-ada. Indonesia adalah negara republik, dimana Presiden lahir dari proses demokrasi yang diberikan amanat oleh rakyat,” kata Sultan kepada awak media di Jakarta, Jumat (9/2).

BACA JUGA :  Pasal Penghinaan Terhadap Penguasa Jadi Delik Aduan

Pasal penghinaan tersebut, lanjut alumnui Magister Hukum UGM ini, mengancam perkembangan demokrasi di Indonesia sehingga usaha-usaha yang berpotensi menciderai demokrasi jangan ditawar-tawar lagi.

“Perlu diingat jangan sampai terukir pada ingatan kolektif publik kalau Pemerintah baik eksekutif dan legislatif menjadi anak “durhaka” yang berusaha memberangus keberadaan demokrasi,” paparnya.

Tak hanya itu, kata dia, perdebatan soal pilihan antara ancaman pidana atau perdata, delik aduan atau delik umum, serta ancaman pidana dibawah 5 tahun atau lebih seharusnya bukan menjadi fokus yang sampai sekarang masih terjadi pada pembahasan di DPR.

BACA JUGA :  Nih 4 Alasan Mengapa Pasal Penghinaan Presiden Harus Ditolak

“Bagi saya rasionalisasi isu ini seharusnya sederhana, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum demokrasi, dan bukan negara otoriter yang represif,” tegasnya.

Sehingga, kata Sultan, pada akhirnya alasan dimunculkan kembali pasal ini sarat dengan kepentingan politik, dan bukan merupakan isu hukum. “Sikap fraksi-fraksi DPR yang cenderung satu suara mendukung memberi sinyal positif bahwa bersahabat dengan pemerintah di tahun-tahun politik bukan pilihan yang buruk,” tandasnya. ( red )

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini