Agus Hermanto/Net

telusur.co.id – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Pasalnya, Agus melihat sampai saat ini, Jokowi enggan menandatangani UU MD3 yang telah disahkan melalui paripurna DPR,pada Senin (12/2/18).

“Apabila pemerintah kurang pas, kurang sreg, seyogianya ya pemerintah mengeluarkan perppu supaya semuanya bisa terselesaikan,” ujar Agus di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/18).

Jika Presiden tak mengeluarkan perppu, dikatakan Wakil Ketua DPR RI, UU MD3 secara otomatis berlaku. Karena, sesuai Pasal 73 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UUD 1945.

“Karena itu, salah satu langkah tegas yang dapat dilakukan Presiden adalah mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU MD3. Memang sesuai dengan UU No 12 itu dinyatakan bahwa dalam waktu kurun 30 hari apabila tidak ditandatangani Presiden itu UU tetap berlaku,” ungkapnya.

Diketahui, UU MD3 menuai kontroversi diberbagai kalangan, setidaknya ada tiga pasal yang mendapat penolakan dari publik karena dianggap memberi kekuasaan berlebih ke DPR.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini