telusur.co.id, Jakarta – Tak masuk akal JR Saragih gugur sebelum bertarung di Pilkada Sumut 2018, karena soal keabsahan ijazah SMA-nya. Begitupun,  meski KPU Sumut telah mencoretnya dari jajaran calon Gubernur Sumut di Pilkada 2018 langkah JR Saragih untuk memenangkan peruntungan politiknya tetap tak terpengaruh.

Calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat ini, selain kini tengah menyusun materi gugatan terhadap putusan KPU Sumut, juga tetap melakukan sosialisasi dan konsolidasi sesuai agenda yang disiapkan timnya.

“Ya gugatan sedang disusun, JR tetap jalan dengan agenda sosialisasi hari ini ke RS Berastagi untuk menjenguk dan menolong penderita lumpuh,” ujar salah seorang petinggi Partai Demokrat, Abdul Rasyid, Selasa (13/2) di Jakarta.

BACA JUGA :  Salamudin Daeng Ogah Omongin Tambang Lagi

Sebelumnya, JR Saragih yang juga mantan Komandan Subdenpom Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) Purwakarta, Jawa Barat ini, dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan membantah soal “legalisir” ijazah SMA-nya yang dijadikan alasan KPU Sumut untuk tak menetapkan dirinya sebagai peserta Pilkada 2018.

Menjadi tandatanya besar dan publik pun heran, sebab JR Saragih yang mengaku memiliki 2 juta pendukung setianya di Sumut itu, adalah Bupati Simalungun dua periode yang sebelumnya lulusan Akademi Militer hingga pernah menjadi DANPOMAD di Purwakarta, justru gugur sebelum bertarung di Pilkada 2018 karena persoalan ijazah SMA-nya.

BACA JUGA :  Hadiri Nikah Pangeran Harry-Meghan, Ini Persiapan Priyanka Chopra

Sebab untuk memasuki Akademi Militer tentu saja harus melalui seleksi yang sangat ketat termasuk soal keabsahan ijazah SMA-nya, bukankah juga sebagaimana diungkap JR Saragih KPU yang sama pernah menerima ijazahnya di pemilihan bupati sebelumnya hingga menjabat 2 periode di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Baca Juga : Suhu Politik Pilkada Sumut Makin Panas, Demokrat Pastikan Gugat KPU

“Hal yang sama juga pernah dialami JR waktu maju bupati, dan sudah keluar putusan MA menyatakan ijazahnya legal, jadi harusnya hal ini gak jadi masalah lagi. Ini menunjukkan KPU Sumut rawan intervensi,” tegas Rasyid sebelumnya. (pri)

 

 

 

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini