Bambang Soesatyo/Net

telusur.co.id – Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, di dalam laporan pansus hak angket KPK sama sekali tidak ada menyinggung soal RUU Penyadapan dalam rekomendasinya.

Karena itu, sudah menjadi domain Komisi III DPR RI berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan bahwa penyadapan harus diatur melalui undang-undang.

“Dan itu berlaku bagi semua lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang diberi kewenangan penyadapan oleh undang-undang,” ungkap Bambang Soesatyo kepada wartawan, di Jakarta, Senin.

Politisi yang akrab disapa, Bamsoet ini memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi Hak Angket KPK tidak ada perkemahan wewenang dan fungsi KPK. “Saya jamin tidak akan melemahkan KPK.”

Bahkan, sambungnya, rekomendasi dari Pansus justru akan menguatkan KPK karena salah satunya adalah DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK khususnya dibidang pencegahan melalui upaya-uoaya sosialisasi dan edukasi kepada masyatakat agar perilaku korup yang makin masif ini bisa dikurangi.

Disinggung apakah perlu izin Presiden, Bamsoet menegaskan jika Pansus tidak ada hubunganan dengan Presiden. “Karena hak angket DPR ini subyek dan obyek nya adalah KPK, maka kesimpulan dan rekomendasi angket hanya ditujukan kepada KPK. Tidak ada urusannya dengan pemerintah apalagi dengan presiden,” tandasnya. ( red )

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini