Net

telusur.co.id – Jelang pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, sudah tiga calon terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Ini menjadi pertanyaan publik apa barometer Parpol dalam memberikan dukungan berupa dan rekomendasi terhadap calon.

Demikian disampaikan Ketua Presedium Mabes Anti Korupsi (MAK), Rahman Latuconsina dalam keterangan kepada redaksi, Rabu (21/2/18).

“OTT KPK ini menjadi bukti bahwa dukungan Parpol (ke calon) tidak selalu berbasis aspirasi masyarakat, konstituen, DPD dan DPC, namun berbasis konspirasi rupiah. Jadi, kata dia, jangan heran jika Kader terbaik,” kata dia.

Dirinya mencontohkan, PDIP, salah satu Parpol Peserta Pilkada 2018 yang harus menelan pil pahit ketika jagoannya yang diusungnya terjaring KPK beberapa waktu lalu.

Bahkan, kata Rahman, terjaringnya Bupati Ngada Marianus SaeĀ (MS) oleh KPK terkait komisi proyek patut diduga untuk kepentingan Pilkada.

Khusus pada Partai berlambang kepala banteng ini, kata Rahman, ada cerita menarik, ketika DPP PDIP mengeluarkan rekomendasi yang mengejutkan terkait Pilgub NTT. DPP PDIP dalam hal ini mengabaikan aspirasi daerah, mengabaikan kader terbaiknya serta tidak beracuan pada analisis dan survei terkait elektabilitas dan popularitas tokoh politik di NTT.

BACA JUGA :  Wow..! Setnov Tersangka Lagi? KPK : Tak Hanya 2 Bukti, Ada 68 Saksi dan 400 Dokumen,

Dirinya menerima informasi bahwa kader PDIP di NTT begitu kecewa atas keputusan DPP PDIP terkait Pilgub NTT, dan kekecewaan itu menjadi sempurna manakala pilihan DPP PDIP terkena OTT KPK.

“Kini fungsionaris Partai PDIP di NTT mulai dari Ranting, Cabang, sampai tingkat DPD harus menerima kenyataan bahwa jagoannya sudah cidera namun tetap harus bermain. Karena itulah peraturannya. Ini menjadi beban berat yang harus dipikul semua Kader PDIP di NTT. Karena sebagai petugas partai mau tidak mau, suka atau tidak suka mereka berkewajiban mengamankan putusan DPP,” kata Rahman.

Sesuai peraturan KPU No. 3 tentang Pencalonan Kepala Daerah, bahwa parpol tidak serta merta bisa menarik dukungan terhadap calon yang diusungnya, lebih jauh lagi pada pasal berikutnya, disitu juga dikatakan, “tidak dapat mengusulkan pengganti” .

BACA JUGA :  Hadapi Koalisi Keumatan, PDIP: Soal Nyali Nggak Usah Ditanya

Tidak sampai disitu, dikatakan Rahman bahwa beredar informasi jika tiket atau rekomendasi yang didapat MS, kental dengan konspirasi. Hal ini bermula dari balas jasa atas kepentingan bisnis salah satu Anggota Legislatif PDIP di Senayan, yang bisnisnya di wilayah atau Kabupaten Ngada.

“Kemudian Orang ini lah yang sangat berperan, mulai dari meyakinkan Kordinator PDIP wilayah NTT dan bersama-sama meyakinkan DPP terutama Sekjen dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.”

Namun, lanjutnya, apa yang dilakukan Oknum Kader PDIP yang mengabaikan kepentingan struktur partai terbalas lunas. Konspirasi rekomendasi yang sarat kepentingan menjadi malapetaka bagi PDIP, kader pun harus menanggung dosanya.

“Ini seharusnya menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi PDIP, Ibu Mega harus melihat ini sebagai ‘bencana politik’ serta harus mengevaluasi Kader Partai yang bermanuver terkait rekomendasi partai.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini