Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Keinginan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menarik zakat 2,5 persen bagi PNS langsung dipatahkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid.

Menurut Sodik, aturan mengenai pengelolaan zakat sudah diatur di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011. Di dalam UU tersebut, pengelolaab zakat yang menegaskan bahwa lembaga yang berwenang melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah Baznas. “Bukan pemerintah,” tangkis Sodik kepada wartawan, kamis.

Kalaupun pemerintah mengeluarkan Perpres tentang zakat bagi ASN bisa dipahami sebagai upaya membantu Baznas memobilisasi zakat dan mendorong ASN muslim untuk membayar kewajiban membayar zakat dengan catatan.

BACA JUGA :  Setelah Dana Haji Kini Zakat Mulai Diintip? Sri Mulyani : Salah Satu Sumber Pendanaan Inovatif

“Manajemen zakat termasuk distribusi dan pendayagunaan zakat  tetap dilakukan oleh Baznas dengan mustahik (yang berhak menerima) sesuai dengan syariah dan UU No.23 dan bukan mustahiq versi pemerintah saja,” jelasnya.

Berikutnya, penetapan batas nishab dimantabkan hukum dan angka terbaiknya melalui  fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Perpres memberi kelonggaran kepada ASN muslim yang sudah biasa membayar zakat di tempat lain,” katanya. ( red )

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini