telusur.co.id, Jakarta – Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke Bawaslu terkait keputusan KPU yang mengakibatkan PBB tidak ikut Pemilu 2019.

Disebutkan Yusril, terkait alasan KPU yang menyebut PBB tak memenuhi persyaratan keanggotaan di Kabupaten Manokwari Selatan hingga menyebabkan partainya ditetapkan tak memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat, akibatnya PBB dianggap tidak bisa memenuhi ketentuan 100% di tingkat Provinsi, hingga dinyatakan tidak memenuhi syarat secara nasional untuk menjadi peserta Pemilu 2018.

Padahal, seperti ditegaskan Yusril, pihaknya sudah melakukan perbaikan terkait syarat tersebut. Tapi KPU setempat disebut Yusril tidak memasukkan perbaikan tersebut ke dalam sistem informasi partai politik (Sipol).

“Ada dua kemungkinan, pertama berita acara diubah setelah pleno lalu dinyatakan tak lolos dan diumumkan di KPU Pusat. Atau kemungkinan kedua, setelah dilakukan revisi dan diumumkan lolos verifikasi di Papua Barat, mereka tak memperbaiki berita acara yang menyatakan bahwa ini sudah lolos,” ungkap Yusril, Senin (19/2) sore di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat .

BACA JUGA :  Yusril Ancam Bongkar Konspirasi KPU "Jegal" PBB di Pemilu 2019

Yusril juga menyebutkan bahwa keputusan KPU tersebut berakibat fatal kepada partai yang dipimpinnya, hingga PBB kemudian melakukan perlawanan hukum dengan mendaftarkan gugatannya ke Bawaslu.

“Mendaftarkan gugatan terhadap KPU (atas keputusan) yang kami anggap telah melakukan kesalahan fatal yang berakibat PBB tak memenuhi syarat mengikuti pemilu 2019,” kata Yusril .

Sejumlah barang bukti kesalahan fatal yang dilakukan KPU tersebut, PBB telah menyiapkan sejumlah dokumen terkait, termasuk rekaman video.

Akibat semua proses yang dialami partainya, Yusril juga mengungkapkan ada kerugian lain terkait pengambilan nomor urut peserta parpol Pemilu 2019 yang berlangsung Minggu (18/2) lalu.  Sebelumnya menurut Yusril, di tahun 2014 lalu PBB juga mengalami hal yang sama dengan mendapatkan nomor urut tanpa pengundian.

BACA JUGA :  Pelaporan Hasto Berlanjut, TAIB Satroni Bawaslu Banten

“Akhirnya dikasih nomor urut begitu saja dan dikasih nomor terakhir. Sudah dua kali PBB alami hal semacam Ini,” tegasnya

Pakar hukum tatanegara ini juga sempat mengungkapkan, bahwa kalau mau jujur tidak ada parpol yang lolos.

“Jujur saja mana ada parpol baru yang punya angggota sampai kabupaten/kota. Kenapa itu terus terjadi ke PBB? Kami harus lakukan satu perlawanan, mudah-mudahan Bawaslu bisa menyelesaikan, kalau tidak kami bawa ke pengadilan,” pungkasnya dengan nada mengancam (pri)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini