Mobil Menteri Kordinator Maritim/Net

telusur.co.id – Pagi tadi, publik dikejutkan dengan aksi petugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang dengan berani menggeledah mobil dinas Menteri Kordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan.

Bagaimana tidak, mobil Lexus hitam bernomor polisi RI 19 itu, langsung digeledah sesaat setelah Luhut tiba di kantornya, Gedung Kementerian Koordinator Maritim, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/18).

Terlebih, itu dilakukan untuk mencari alat penyedap yang diduga dipasang dalam mobil pria yang dikenal dengan singkatan LBP itu.

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik buka suara. Dirinya meminta otoritas politik segera memberi penjelasan soal kabar tersebut.

Sebab, dalam berita awal disebutkan jika mobil dinas tersebut digeledah penyidik KPK, tetapi sesaat kemudian Kepala Biro Umum Kemenko Maritim Djoko Hartoyo justru menganulir kabar dan menyebutkan jika penggeledahan dilakukan oleh BSSN karena rutinitas.

BACA JUGA :  PKS Layak Dapat Posisi Cawapres

“Semula, sebagian media memberitakan mobil dinas Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan digeledah oleh KPK. Selang sesaat, berita berganti, Lembaga Sandi Negara yang memeriksa mobil Menko Luhut dari kemungkinan dipasangi alat sadap. Mana yang benar?” kata Rachland Nashidik dalam keterangan kepada media, Selasa sore (6/2/18).

Menurutnya, bila benar KPK menggeledah mobil Luhut, artinya ada dugaan bahwa korupsi dilakukan salah satu orang terpenting di istana, yang juga orang terdekat Presiden.

“Bila justru yang benar adalah mobil Menko diduga dipasangi alat penyadap, maka kita semua perlu cemas saat ini sedang berlangsung pertarungan gelap di antara elit penyelenggara kuasa negara,” kata dia.

“Gelap karena di situ terbaca indikasi kekuatan intelijen disalahgunakan untuk motif yang perlu dijelaskan, namun sudah pasti melanggar Undang Undang. Sulit membayangkan pihak swasta mampu dan berani menyadap mobil Luhut Binsar Panjaitan.”

BACA JUGA :  Usai Unggul di Hitungan Cepat Pilgub Jateng, Ganjar Diperiksa KPK

Penyalahgunaan kekuatan intelijen ini, kata dia, bukan berita baru. Sudah sejak Pilkada DKI ini dipertanyakan. Tapi, kata dia, tak pernah dijawab.

“Istana saat itu menganggap enteng. Bahkan seperti disampaikan Jubir Istana Johan Budi, dikesankan Presiden tidak menaruh perhatian,” kata Rachland.

Padahal, Presiden memiliki kewajiban untuk menata, mengelola dan menjaga, agar otoritas intelijen senantiasa berjalan dalam tanggungjawab demokratiknya, tidak menyalahgunakan kuasanya terhadap kebebasan dan keamanan privasi warga negara.

“Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dengan izin Presiden, setelah kejadian ini perlu segera memberi penjelasan. Tentu saja penjelasan yang benar,” kata Rachland.

Termasuk menjelaskan apa langkah-langkah yang akan dilakukan otoritas politik untuk mengoreksi, apabila kejadian yang diributkan media pagi tadi mencerminkan pertarungan gelap di antara elit politik, maupun kekeliruan-kekeliruan yang melawan Undang Undang.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini