Wakil ketua DPR RI Fadli Zon, mengaku aneh dengan keputusan KPU.FOTO:telusur.co.id

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mempertanyakan sikap dan ketegasan pihak kepolisian dalam menangani kasus hoax serta ujaraan kebencian di media massa. Bahkan, Fadli melihat aparat terkesan pilih kasih dalam menangani kasus.

“Saya prihatin atas sejumlah penangkapan yang terjadi belakangan ini. Saya menyimak, kurang dari dua bulan sejak menginjak tahun 2018, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap 18 tersangka kasus penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech),” ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat.

BACA JUGA :  Fadli Zon Ngaku jadi Korban Kebohongan Ratna Sarumpaet

Dari jumlah itu, 12 di antaranya ditangkap sepanjang bulan Februari ini. Meski menyetujui jika berita bohong dan ujaran kebencian harus dilawan, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, namun Fadli tetap prihatin dan menyesalkan atas kejadian tersebut.

Menurut dia, di tengah masyarakat majemuk, ‘hoax’ dan ujaran kebencian memang harus diberantas, karena bisa merusak kerukunan dan kohesi sosial. Tapi Fadli ingin mengingatkan Polri agar membedakan antara ‘hoax’, ujaran kebencian, dengan delik pidana lainnya, seperti pencemaran nama baik dan penghinaan. “Jangan sampai delik-delik itu dicampuradukan.”

BACA JUGA :  Buku Prestasi Fadli Zon Dari Kasus Ahok Sampai Rohingya

Peringatan ini, dikatakan dia, harus disampaikan karena penghinaan dan pencemaran nama baik adalah delik aduan, bukan delik pidana umum. Sehingga, Polri tidak boleh melakukan penangkapan begitu saja jika tidak ada pelapornya.

“Jangan sampai karena yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik tadi adalah elite penguasa, atau elite pendukungnya, misalnya, polisi jadi responsif dan langsung main tangkap saja. Ini harus sama-sama kita koreksi dan awasi,” kritiknya. ( red )

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini