telusur.co.id, Medan – Sejujurnya, silaturahim Kapolri Muhammad Tito Karnavian ke Markas Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia di Kramat Raya 45 Jakarta, Rabu (7/2) lalu, adalah berita menggembirakan.

Bayangkan, selain Dewan Da’wah, hadir tokoh dan pimpinan 13 Ormas Islam lain dalam pertemuan penuh ukhuwah itu, lalu Sang Jendral pun menyampaikan maaf yang tulus kepada Umat Islam. Tentu soal maaf memafkan ini, terkait pidatonya yang viral soal ormas Islam yang menyebut hanya Muhammadiyah dan NU yang mendirikan NKRI, sementara yang lain malah “ingin merobohkan, iya..”

Silaturahim ke Markas Dewan Dakwah tersebut telah mengakhiri kegaduhan besar. Berbagai prasangka buruk terhadap Tito Karnavian akibat ceramahnya itu memang sempat bersliweran. Ceramah itu membuat kemarahan umat Islam semakin memuncak; berakumulasi sejak kasus Ahok mencuat. Tito dianggap banyak merugikan Umat Islam, hingga memunculkan gerakan yang mendesak Presiden RI, Joko Widodo segera menyopot Tito dari jabatannya. Saya sendiri termasuk orang yang geram.

Bayangkan, jika pernyataan Tito itu kemudian dijadikan argumentasi, bagaimana nasib ormas Islam lainnya? Itulah sebabnya dalam wawancara dengan beberapa media online, saya sebut Tito sebagai jenderal yang rendah pengetahuan sejarah Indonesia-nya.

Memilih Markas Dewan Dakwah sebagai tempat bersilaturahmi adalah tepat dan cerdas. Dewan Dakwah secara historis-psikologis adalah tempat berkumpulnya para pejuang umat Islam lintas organisasi. Dewan Dakwah adalah “penjaga” sekaligus “penerus” tradisi dan semangat juang Masyumi –Partai Islam yang dipaksa bubar oleh Soekarno di tahun 1960.

Sebagaimana Masyumi, Dewan Dakwah menjadi rumah bagi sebahagian besar (kalau tidak semua) tokoh gerakan dakwah Islam dari berbagai organisasi. Muhammad Natsir –pendiri dan Ketua Dewan Dakwah hingga akhir hayatnya di tahun 1993 misalnya, adalah Ketua Umum Masyumi (1949-1958).

Latar belakang Natsir bukanlah dari Muhammadiyah dan bukan pula dari NU, melainkan dari Persatuan Islam (Persis), namun menjadi idelog gerakan dakwah Islam, khususnya keluarga “Bulan Bintang” Masyumi yang terdiri dari beragam ormas Islam itu.

 

Sesungguhnya Indonesia kita ini, mengalami dua kali proklamasi. Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan bahwa penjajahan terhadap bangsa Indonesia telah berakhir. Kedua, Proklamasi Berdirinya NKRI pada 17 Agustus 1950 sebagai pernyataan bubarnya 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia, dan terbentuknya negara baru bernama NKRI.

BACA JUGA :  Status Hukum Luna Maya Dan Cut Tari Ditentukan Hari Ini

Di sinilah peran Natsir. Beliau memiliki konsep, kemudian bekerja keras mewujudkan proklamasi kedua itu. Ia mengelilingi nusantara, mendatangi para kepala pemerintahan negara bagian dan sahabatnya, para ulama (sekali lagi, ulama dari berbagai ormas Islam, bukan hanya Muhammadiyah dan NU), di setiap negara bagian.

Pendekatan keislaman ini membuat para ulama di negara-negara bagian itu mendukung hingga berujung pada kesediaan negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia membubarkan diri, kemudian memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah Penyelesaian damai tanpa setetes darah tertumpah.

Itulah fakta sejarah yang menunjukkan betapa strategisnya pilihan cerdik Tito yang memutuskan datang dan meminta maaf kepada ummat Islam melalui pintu Dewan Da’wah yang didirikan Natsir, tokoh besar pencetus Mosi Integral yang jasanya tak boleh dilupakan oleh siapa pun dari anak bangsa yang cinta NKRI. Teristimewa, tentu saja Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang memang ditugaskan negara menjadi salah satu garda tedepan menjaga keutuhan NKRI.

Sayang, peristiwa sangat penting dalam babakan sejarah bangsa ini kurang dipopulerkan, sehingga banyak anak bangsa yang rabun (kalau tak buta) melihat NKRI. Ada yang berteriak “cinta NKRI”, “NKRI harga mati”, mengklaim sebagai pembela NKRI sambil menuduh orang –terutama umat Islam, sebagai anti NKRI.

Mereka tak tahu kalau yang (mohon maaf harus menyebut) berjasa memproklamirkan NKRI adalah para tokoh umat Islam yang diwakili Mohammad Natsir. Ini tentulah sangat lucu sekaligus menjengkelkan dan berpotensi merusak kesatuan.

Sebagai seorang Natsirist — yang pernah berinteraksi intensif dengan Pak Natsir sejak tahun 1987 hingga wafatnya, saya termasuk orang yang sangat terusik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Itulah sebabnya, beberapa waktu lalu aku menulis artikel “SIAPA ANTI NKRI ?” (http://gipnkri.com/simaklah-sejarah-siapa-cinta-nkri/)

Syukurlah Tito segera menyadari kekeliruannya dan mengambil langkah tepat sehingga kegaduhan tidak berlanjut. Ini adalah sikap terhormat dari seorang Jendral yang patut kita acungi jempol. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak memaafkan. Lalu, bukan hal buruk pula kalau masyarakat yang sebelumnya jengkel, seperti saya misalnya, juga dengan tulus pula meminta maaf kepada Tito. Kita memerlukan kebersamaan yang dilandasi niat tulus dan sikap jujur untuk membangun NKRI yang kita banggakan ini.

BACA JUGA :  Bertemu DDII dan Pimpinan 13 Ormas Islam, Begini Penjelasan Tito

Jujurlah pada sejarah, agar kita bisa saling menghormati dan menghargai. Jujur jugalah dalam bernegara, agar Indonesia benar-benar menjadi milik bersama. Jangan ada dusta di antara kita, agar bangsa ini bisa tumbuh besar dan kuat dengan rakyat yang rukun serta damai. Hentikan saling curiga, apalagi sampai menuduh kelompok Islam –kelompok terbesar dari masyakat Indonesia, dengan tuduhan anti NKRI, anti kebhinekaan, intoleran, radikal dan lain sebagainya. Itu menyakitkan, melukai hati umat Islam dan tidak memberi pengaruh apa pun terhadap bangsa ini kecuali kekacauan.

Silaturahim yang sangat bernilai seperti dilakukan oleh Kapolri ke Markas Dewan Dakwah perlu ditradisikan –tentu juga ke ormas Islam lainnya, dan diikuti oleh jajaran kepolisian di daerah. Dialog dan diskusi antar pimpinan kepolisian dan tokoh umat Islam akan banyak menyelesaikan persoalan. Entahlah di daerah lain; di Medan, Sumatera Utara, hubungan pihak kepolisian dan ormas Islam cukup baik. Oleh karena itu ada banyak hal berat yang dapat dipikirkan bersama.

Di tahun-tahun politik ini, sikap kesatria dan kenegarawanan yang telah ditunjukkan oleh Kapolri sangat diperlukan dan oleh karenanya perlu terus ditingkatkan. Juga yang tidak kalah pentingnya persoalan-persoalan di sekitar kasus Ahok dan Pilkada DKI, dirasakan ummat Islam sebagai kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, perlu segera diakhiri dan dihentikan.

Biarlah Habib Rizieq Shihab kembali ke tanah air yang dicintainya ini dengan damai. Begitu juga kasus Alfian Tanjung, ibu Asma Dewi atau siapa pun yang terimbas persoalan Ahok, perlu diputihkan. Mari kita jadikan kesempatan ini sebaga momen rekonsiliasi nasional, rekonsilasi menuju kebersamaan untuk membangun Indonesia Raya.

Saya percaya, hanya dengan itu persoalan-persoalan kegaduhan selama ini bisa diatasi.
Wallahu ‘alam bishsawab. (mas)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini