telusur.co.id, Jakarta – Pekan lalu publik disuguhi berita menarik, sinergi yang ciamik dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM KKP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Avian Security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta, berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster.

Operasi, Kamis (22/2) lalu itu dikabarkan setidaknya berhasil menyelamatkan 1 unit koper berisi 14.507 ekor benih lobster yang dikemas dalam 32 kantong  di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

Di hari yang sama, tim operasi juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 71.982 ekor benih lobster dari Terminal 2 yang rencananya akan diterbangkan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Singapura. Semua benih lobster tersebut saat digagalkan sudah dikemas dalam 193 kantong yang disimpan pada 4 unit koper.  Jika berhasil lolos, Negara harus menelan kerugian hingga Rp.14.396.400.000.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Puji Astuti  menyebutkan pelarangan ekspor itu dilakukan untuk melindungi keberlanjutan stok lobster dan meningkatkan nilai tambah ekonomi, melalui nilai ekspor lobster dewasa yang bernilai jauh lebih tinggi.

Namun apabila ditilik lebih dalam, dampak dari berlakunya Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, ada ironi di seputar kondisi sosial ekonomi para nelayan setelah mereka berhenti menangkap dan menjual benih lobster.

Berdasarkan pengamatan tim telusur.co.id yang ikut bersama tim Peneliti Perikanan yang diketuai Dr Zulhamsyah Imran dari Institut Pertanian Bogor, mendapatkan beberapa fakta yang mengejutkan di balik pelarangan penangkapan dan ekspor benih lobster tersebut.

Sebut saja misalnya wilayah tangkapan benih lobster di Teluk Bumbang, Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut merupakan salah satu surga bagi benih lobster (Teluk Awang, Teluk Gerupuk, Sumbawa).

Adanya pelarangan tersebut pendapatan masyarakat terutama yang berprofesi sebagai “Nelayan Penuh” menurun drastis hingga harus beralih profesi seperti menjadi petani, berkebun, bahkan menjadi staf pariwisata.

BACA JUGA :  Dengar Keluhan Para Nelayan, Sandiaga Uno Akan Fokus Pada Kesejahteraan Nelayan

Tingkat taraf hidup yang tadinya mulai meningkat dengan menangkap benih menjadi turun kembali. Kondisi sosial yang mulai aman dan tentram perlahan mulai kembali seperti dahulu, pencurian, “begal” mulai terdengar dan beroperasi kembali. Pembakaran lahan untuk bertani kembali marak, padahal dahulu sudah mulai turun dengan banyaknya orang yang menangkap benih lobster.

Kondisi sosial dan ekonomi nelayan yang kembali rendah merupakan ironi di balik peraturan pelarangan benih lobster. Meski ada bantuan untuk beralih menjadi pembudidaya ikan (rumput laut, ikan bawal bintang, dan lele) yang ditawarkan oleh KKP, ternyata belum efektif bahkan beberapa kelompok pembudidaya di Desa Mertak mengalami kerugian.

Pasalnya, seperti dituturkan Basir, salah satu Ketua/bendahara kelompok nelayan di Teluk Bumbang NTB, ukuran benih yang diberikan tidak sesuainya dengan ukuran jaring keramba apung.

Lain halnya dengan salah satu nelayan di Teluk Gerupuk yang berinisial AD, yang telah beralih profesi dari penangkap benih lobster menjadi penyedia jasa pariwisata selancar di Desa Gerupuk. Meski tingkat pariwisata yang mulai naik di Pulau Lombok Nusa Tenggara, namun AD mengaku penghasilannya tidak seperti dulu, saat berprofesi sebagai penangkap benih lobster.

Maraknya operasi-operasi penyelundupan benih lobster baik yang lolos maupun berhasil digagalkan akhir-akhir ini, merupakan imbas dari adanya peraturan pelarangan ekspor tersebut.

Pengamatan tim telusur di lapangan, menyimpulkan sesungguhnya para nelayan bukan tidak paham, termasuk bukan tidak mengerti pentingnya menjaga kelestarian biota laut. Terbukti, di kedua desa tempat lokasi penelitian mereka memiliki kearifan lokal, semisal lobster yang bertelur dilarang untuk dijual, tapi harus didiamkan dahulu di keramba sampai telurnya terlepas baru boleh dijual.

Memang secara saintis dapat ditelaah bahwa apabila proses penangkapan terus menerus dilakukan, effort yang dilakukan lebih banyak, dan tidak adanya pengendalian/pengaturan penangkapan benih agar stok lestari maka akan dipastikan sumberdaya menurun bahkan menghilang. Karenanya, kebijakan yang telah ditempuh Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah benar. Namun belum sepenuhnya memerhatikan secara komprehensif seluruh aspek yang terkait.

BACA JUGA :  DPR Soroti Tewasnya Dua Nelayan Indonesia Akibat Kapal Berbendera Cina

Setidaknya, ada empat aspek utama yang ditemukan tim telusur.co.id yang perlu mendapat perhatian lebih dalam terkait pengelolaan sumberdaya hayati yang satu ini, Yaitu ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Dalam kasus ini, sisi sosial dan ekonomi dampak dari kebijakan pelarangan ekspor ini tidak dinetralisir atau diantisipasi oleh KKP. Langkah antisipasi KKP dengan mengalihkan nelayan untuk budidaya masih kurang efektif dalam kasus di Teluk Bumbang. Ambil contoh, terkait teknologi budidaya lobster, di Indonesia ternyata teknologinya masih belum mendapat formula yang efisien.

Bayangkan, untuk mencapai berat lobster 200gr saja membutuhkan waktu 8 bulan hingga 1 Tahun, Karena tuntutan ekonomi, fakta inilah yang kemudian  membuat nelayan enggan membudidayakan lobster.

Seharusnya ada skema win-win solution yang dibuat antara kebijakan pemerintah dan tuntutan social ekonomi nelayan. Sebab sumberdaya ikan (dalam kasus ini lobster) dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat utamanya nelayan.

Kasus tersebut masih dari beberapa lokasi bagaimana kondisi di lokasi lain mungkin tidak berbeda jauh. Sehingga seharusnya langkah yang dilakukan dengan memerhatikan bahkan melakukan kajian sehingga data yang didapatkan untuk membuat dan mengajukan suatu kebijakan tidak timpang dan sepihak.

Kajian yang dilakukan dapat berupa kajian stok benih lobster dan daya dukung lingkungan untuk mendukung kegiatan. Berdasarkan FGD (Forum Group Discussion) penelitian yang dilakukan oleh tim IPB, secara aspek sosial dan ekonomi sector ini sesungguhnya bisa memberikan alternatif pendapatan negara.

Nelayan masyarakat setempat, sesungguhnya bersedia untuk membayar pajak dari hasil tangkapan lobster, untuk memperbaiki ekosistem dan sebagai pendapatan Negara. Asalkan tentu saja tarif pajaknya tidak memberatkan dan nelayan masih mendapatkan keuntungan (10-20% dari hasil penjualan).

Jika kemudian penangkapan bibit lobster legal ini mengurangi stok di alam, sebaiknya ada pengaturan berapa jumlah yang boleh ditangkap dan berapa yang tak boleh ditangkap. Bukan serta merta melarang secara total.  (red/tim peneliti).

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini