telusur.co.id, Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengakui hanya sebesar 10 persen pengembang perumahan saja yang telah menyerahkan aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah untuk dapat dikelola demi kepentingan publik.

“Banyak keluhan dari penghuni kompleks perumahan karena fasos dan fasum dalam kondisi kurang terawat,” kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Pemkab Tangerang Arifudin, Sabtu (24/2) di Tangerang.

Arifudin mengatakan dari 300 pengembang perumahan yang ada di wilaha ini tapi hanya menyerahkan fasos sekitar 10 persen dengan berbagai alasan.

Terkait masalah itu legislator Kabupaten Tangerang, mendesak pengembang untuk menyerahkan lahan fasos dan fasum kepada pemerintah daerah agar dapat dilakukan pemeliharaan dengan mengunakan dana APBD setempat.

BACA JUGA :  Minggu Depan, KPK Periksa TB Hasanudin Kasus Suap Bakamla

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriadi mengatakan akhirnya banyak warga sendiri yang bergotong royong membangun sarana ibadah dan jalan lingkungan di areal perumahan.

Karena penyerahan fasos yang merupakan kewajiban bagi setiap pengembang itu, Ahmad menyebutkan ini persoalan serius yang tak boleh dibiarkan begitu saja.

Sejumlah pengembang di Kabupaten Tangerang yang belum menyerahkan fasos dan fasum tersebut, diantaranya terdapat di Kecamatan Sepatan, Mauk, Kosambi, Rajeg, Pasar Kemis, Balaraja, Mekarbaru, Solear, Jambe maupun Kecamatan Sepatan Timur.

Bahkan lahan yang belum diserahkan tersebut berupa jalan lingkungan belum tertata dengan baik seperti saluran pembuang dan jalan masuk masih berupa aspal tipis.

BACA JUGA :  Boerhanoeddin Harahap : Pemimpin Muda Berprestasi

Para penghuni perumahan di Kecamatan Sepatan dan Tigaraksa, pekan lalu melakukan aksi demo ke pengembang karena sarana maupun prasarana sosial yang tersedia minim.

Dia menambahkan alasan belum menyerahkan fasos karena sertifikat tanah masih dalam bentuk hamparan, maka pengembang dianggap kurang aktif untuk mengurus pemecahan sertifikat ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Sedangkan alasan lain adalah pengembang dianggap tidak sanggup untuk melakukan renovasi lahan tersebut sebelum diserahkan.

“Bila pengembang tidak sanggup merenovasi maka untuk dipersilahkan menunjukkan surat keterangan pailit atau tidak mampu mengelola fasos,” pungkasnya (pri/ant)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini