telusur.co.id – Dewan Perwakilan Daerah RI, saat ini memiliki penambahan kewenangan sebagai pemantau untuk mengevaluasi peraturan daerah. Demikian disampaikan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang dalam sidang Paripurna penutupan, Kamis (15/2/18).

Menurut OSO, dengan adanya penambahan kewenangan, diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan di daerah. Dan ia meminta, setiap Anggota DPD RI dapat membangun komunikasi yang erat dengan daerah terkait pemantauan dan evaluasi raperda dan juga perda.

“Tugas kita bertambah berat, terutama perda-perda yang dibangun di daerah. Perda itu wajib diketahui oleh DPD. Ini hasil perjuangan dan komunikasi kita setelah 13 tahun. Dan mudah-mudahan ini dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah,” ucapnya.

BACA JUGA :  DPD RI, Dorong UKM dan Koperasi Mudah Dapat Modal Dari LPDP

Tak hanya penambahan kewenangan , lanjut OSO, Revisi UU MD3 tersebut juga menambah satu orang pimpinan DPD RI menjadi empat orang.

“Saya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme di DPD RI,” ucap Oesman Sapta yang juga Senator dari Kalimantan Barat tersebut.

Sementara itu, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Gede Pasek Suardika menambahkan dengan ditambahnya kewenangan, PPUU memandang perlu menyusun buku tentang perda. Dimana buku ini akan menjadi pegangan bagi seluruh anggota DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi raperda dan perda.

“Tentunya mekanisme keikutsertaan DPD harus sesuai dengan kewenangan konstitusional DPD dan tidak melemahkan DPD secara kelembagaan,” jelas senator asal Bali itu.

BACA JUGA :  Komite IV DPD RI Harap Juknis Dana Kelurahan Segera Rampung

Selain itu, PPUU juga mengusulkan untuk mengadakan workshop legislative drafting dengan melibatkan anggota Komite dalam penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan untuk mengevaluasi raperda dan perda. “Kami mohon PURT dapat memperhatikan penambahan kewenangan DPD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan itu,” kata Pasek.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini