Anggota DPR RI Komisi VIII, Khatibul Umam Wiranu/telusur.co.id

telusur.co.id, Jakarta – Khotibul Umam Wiranu, Anggota Komisi VIII DPR menolak rencana pemerintah memungut zakat dengan cara memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim sebesar 2,5% setiap bulan.  Menurutnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memiliki pijakan yuridis, filosofis dan sosiologis.

“Rencana  pemotongan gaji PNS untuk zakat sama sekali tidak memiliki landasan yuridis, filosofis maupun sosiologis,” ujar Khotibul Umam, Rabu (6/2) tadi malam dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta.

Menurut  anggota Komisi Agama DPR itu, prinsip Indonesia sebagai negara hukum, norma agama tidak bisa dijadikan rujukan dalam bernegara selama belum menjadi hukum positif.

“Betul ada regulasi yang mengatur soal zakat seperti UU NO 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya. Namun, regulasi tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah untuk memotong gaji PNS untuk keperluan zakat,” ujarnya.

BACA JUGA :  Sukabumi Kembali di Guncang Gempa

Meski pengaturan soal tata cara penghitungan zakat mal telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No 52 Tahun 2014, yang menyebutkan nisab zakat pendapatan senilai 653 Kg gabah atau  524 Kg beras serta ukuran zakat pendapatan dan jasa sebesar 2,5%, namun menurutnya dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan pengaturan soal pemotongan gaji PNS untuk zakat pengasilan.

Dirinci Khotibul Umam, zakat mal itu harus dihitung secara akumulatif per tahun yang disebut dengan nisab. Di Pasal 2 huruf c PMA No 52 Tahun 2014 juga disebut syarat zakat mal yakni cukup nisab. Nisab itu dihitung mulai seorang mendapatkan harta, seperti halnya PNS yang mendapat gaji.

BACA JUGA :  Dukung Jokowi Dua Periode, TGB Tak Minta Jatah Cawapres

“Dalam satu tahun seorang muslim punya penghasilan/harta berapa, adakah kewajiban membayar hutang berapa, dan kewajiban lainnya, baru bias dihitung. Bukan dihitung per bulan, dan menurut Imam Syafii RA nisab itu hitungangnya harus sempurna satu tahun,” tandas Khotibul Umam.

Karena itu menurtnya, pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS muslim apalagi dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus. Lebih baik persoalan zakat profesi PNS diserahkan pada masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat.

“Sebaiknya, pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental PNS agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka,” pungkasnya. (pri)

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini