Puan Maharani/Net

telusur.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.

Padahal, sejak awal pengusutan e-KTP, KPK memeriksa Ketua Fraksi dari parpol lain, seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah dari Demokrat, Setya Novanto dari Golkar. Tapi, tidak pernah sekalipun KPK meminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah bungkam saat ditanya alasan KPK hingga saat ini tidak melakukan pemeriksaan terhadap anak Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu.

Sementara itu, Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita meminta KPK memeriksa elite PDI Perjuangan yang menjabat di DPR saat korupsi e-KTP terjadi. Hal tersebut, demi penuntasan kasus kokrupsi e-KTP yang tidak berhenti di Setya Novanto. Sebab, diduga banyak politikus dan pejabat yang kecipratan uang haram proyek itu.

BACA JUGA :  Setnov Ancam Polisikan KPK, Praktisi Hukum : Jangan Takut..!

“Sesuai putusan MK, pengertian saksi diperluas tidak hanya setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengalami peristiwa pidana. Tetapi yang mengetahui peristiwa tersebut,” kata Romli saat dihubungi, Selasa (6/2/18).

Demi persamaan di muka hukum, Puan harus diperiksa karena sejumlah kader dan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Frasksi PDIP sudah diperiksa KPK.

“Seharusnya KPK periksa semua pihak yang disebut di dalam persidangan. Karena menjadi kebiasaan KPK fakta persidangan dijadikan dasar untuk pengembangan proses penyidikan kasus tipikor,” kata Romli.

Seperti diketahui, dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, disebutkan ada dugaan Rp 150 miliar mengalir ke Golkar, Rp 150 miliar ke Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP, dari proyek e-KTP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar.

BACA JUGA :  Bawaslu Panggil Luhut Pandjaitan dan Sri Mulyani

Sedangkan saat anggaran proyek e-KTP dibahas, PDIP merupakan fraksi ketiga terbesar di DPR. Karenanya, patut diduga ikut kecipratan uang proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini