Romahurmuziy/Net

telusur.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi faktual.

Demikian dikatakan Wakil Sekjen PPP Djan Faridz, Sudarto, di Jakarta, Sabtu (3/2/18).

Menurutnya, KPU menjalankan putusan tersebut karena dengan keluarnya putusan itu, maka keputusan Menkumham tidak berlaku.

“Kita melihat putusan MK soal verifikasi faktual tidak hanya pada tingkat cabang dan kecamatan,” kata Sudarto.

Selain itu, dikatakan Sudarto, PPP Romahurmuziy tak memiliki kepengurusan lengkap mulai dari DPC dan PAC di beberapa wilayah seperti Yogyakarta dan beberapa wilayah lainnya.

BACA JUGA :  Baru Didukung PDIP, PPP Tolak Jokowi Menjadi Presiden Dua Periode

Lebih jauh dirinya menegaskan bahwa PPP kubu Romi tidak lolos dalam verifikasi faktual di tingkat pusat karena, kantor DPP yang masih dalam sengketa.

“Karena kantor DPP PPP yang di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat masih dalam sengketa dan kantor bukan ditempati kubu Romi tapi preman,” jelasnya.

“Jadi tidak ada partai yang memiliki kursi di DPR di loloskan pemilu dan jelas kubu Romi tidak mempunyai basis dan strukurnya tidak sah. Sikap Romi bukan untuk kepentingan PPP, dan dapat membunuh konsistensi PPP di Pemilu 2019,” tandasnya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini