Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc/Dosen AN FISIP UNAS – Pemerhati Kebijakan Publik

Hari  Minggu 11 Februari 2018 Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati (SMI) mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates.  Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Alasan Menkeu SMI menerima penghargaan lantaran mampu melawan korupsi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan transparansi pemerintah, meningkatkan standar kehidupan dan transparansi transaksi publik di Indonesia. Prestasi ini juga menjadi kebanggaan karena SMI  menjadi penerima pertama dari Asia yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Ernst & Young sebagai lembaga independen yang melakukan seleksi penentuan pemenangnya adalah firma jasa profesional multinasional yang berpusat di LondonInggrisBritania Raya. EY merupakan firma jasa profesional terbesar ketiga di dunia menurut pendapatan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu dari firma audit Empat Besar.

Organisasi EY beroperasi sebagai jaringan dari firma-firma anggota yang merupakan badan hukum terpisah di tiap-tiap negara. EY memiliki 190.000 karyawan dan lebih dari 700 kantor di lebih dari 150 negara. EY menyediakan  jasa  asuransi   (mencakup audit keuangan), pajakkonsultasi dan jasa advisory  untuk perusahaan.

Pada tahun 2013, EY setuju membayar penuntut federal AS sebesar $123 juta untuk menyelesaikan tuntutan kriminal penghindaran pajak yang berasal dari pajak sejumlah $2 miliar yang belum dibayar oleh sekitar 200 orang kaya yang diberi nasihat oleh empat orang rekan senior Ernst & Young antara tahun 1999 dan 2004.

Pada tahun 2013, EY mengubah nama mereknya dari Ernst & Young menjadi EY dan slogannya menjadi “Building a better working world”. ( sumber Wikipedia bahasa Indonesia).Word Government Summit  sebagai penyelenggara pemberian penghargaan di dukung oleh EY sebagai suatu  perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan mencakup audit keuangan, pajakkonsultasi dan jasa advisory  untuk perusahaan, yang menyatakan dirinya independen, tentu dengan informasi diatas, kita harus melakukan penilaian kritis terhadap obyektifitas penilaian  penghargaan  Menteri Terbaik di Dunia.

Simbolisasi Penghargaan

Dimanapun, dan dalam kegiatan apapun,  pemberian penghargaan adalah suatu keniscayaan, sebagai apresiasi atas prestasi yang diperoleh baik yang bersifat tangible( kasat mata) maupun intangible ( tidak dapat dilhat dengan kasat mata).  Dengan penghargaan yang diberikan dapat membangun spirit bagi suatu komunitas agar bergerak maju, bersemangat dalam mencapai suatu cita-cita. “Dia bisa, kenapa saya tidak?”, begitulah kira-kira semangat termotivasi dari suatu penghargaan.

Diberikannya penghargaan kepada  SMI  sebagai Menteri Terbaik di Dunia, dan yang pertama dari negara Asia, tentu sesuatu yang luar biasa dan merupakan suatu High Motivation  bagi para Menteri lainnya sebagai penyelenggara negara untuk menuju  Nation Goals  yaitu “RAKYAT YANG SEJAHTERA”. Apalagi dasar pertimbangan   Menkeu SMI  menerima penghargaan karena mampu  melawan korupsi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan transparansi pemerintah, meningkatkan standar kehidupan dan transparansi transaksi publik di Indonesia..

Maknanya dunia mengakui, setidak-tidaknya Ernst & Young dan  World Government Summit  bahwa SMI  dengan kewibawaan dan kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan dapat melawan korupsi,  mampu mengurangi kemiskinan, keterbukaan dalam penyelenggaran pemerintah, dan meningkatkan standar hidup rakyat Indonesia. Terkesan kemampuan Menkeu tersebut, melampui kemampuan dan peran Presiden Jokowi dan Menteri Kabinet lainnya.

Ibu menkeu rupanya menyadari  sanjungan Ernst & Young dan  World Government Summit  berlebihan dan dengan cepat mengatakan itu semua keberhasilan Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pengawai Kementerian Keuangan.  Banyak pihak yang menduga bahwa lembaga donor keuangan dunia  sedang memainkan perang menggadang-gadang SMI  menjadi Wakil Presidennya Jokowi pada Pemilu mendatang agar Indonesia rajin berhutang dan patuh membayar utang.

Ada dua hal pokok yang menyebabkan penghargaan kepada SMI  menjadi polemik di media masa. Antara lain salah seorang  Wakil Ketua DPR  memberikan komentar yang dikutip  KOMPAS.com  merasa  heran dengan penghargaan internasional yang diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut wakil rakyat tersebut,  penghargaan yang diterima mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu justru bertolak belakang dengan kinerjanya di kabinet.

“Kok bisa jadi menteri keuangan terbaik ketika target tak ada yang tercapai (pertumbuhan dan pajak), subsidi dicabuti, impor naik, dan utang melonjak,” ujar yang bersangkutan melalui akun Twitter-nya, Senin (12/2/2018).

Hal pokok pertama, adalah terkait dengan indikator keberhasilan yang dihasilkan SMI  dan dibantah oleh seorang Wakil Ketua DPR yang terkenal nyinyir dan sulit dikendalikan oleh Ketum partainya sendiri. Meski demikian, seberapa besar kebenaran fakta dari tweet yang disampaikan ditulis oleh wakil rakyat tersebut?.  Terdapat setidaknya lima indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, pajak, subsidi, impor, dan utang.

Pertama soal target pertumbuhan ekonomi. Sebelum pemilihan presiden, Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Namun setelah menjabat, Pemerintahan Jokowi kesulitan untuk merealisasikan janjinya ini. Kementerian Keuangan, yang dipimpin SMI , pun telah melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk menggenjot angka pertumbuhan. Namun, angka pertumbuhan masih berkutat di bawah 5,1 persen pada tahun 2016 dan 2017 ( stagnan).. Tapi SMI  tetap optimistis, “untuk 2018, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 hingga 6,1 persen.”

Kedua soal pajak, Kementerian Keuangan tidak berhasil mencapai target penerimaan pajak. Sepanjang 2017, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.339,8 triliun atau hanya 91 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Dan 83,5 persen di APBN-P 2016

Ketiga soal pencabutan subsidi. Salah satu pencabutan dilakukan pada subsidi tarif listrik golongan 900 volt ampere (VA), per 1 Mei 2017. Pencabutan subsidi diklaim untuk menciptakan keadilan. Sebab subsidi listrik selama ini justru dinikmati masyarakat mampu, walaupun tidak didukung akurasi data masyarakat mampu dimaksud.

Keempat soal impor yang terus naik. Sepanjang 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor tumbuh 15,66 persen. Namun, BPS mencatat nilai ekspor justru tumbuh lebih tinggi (tipis sekali)  yaitu 16,22 persen. “Sehingga neraca perdagangan Indonesia masih surplus US$ 11,84 miliar,” kata Kepala BPS, Suhariyanto, awal Januari 2018 lalu.

Kelima soal utang. 16 Januari 2018 lalu, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2017 mencapai US$ 347,3 miliar.(sekitar Rp. 4.640 triliun)  Jumlah utang terhitung naik sebesar 9,1 persen secara tahunan (year on year). SMI sempat mengakui rasio utang Indonesia saat ini terhitung tinggi. “Tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain,” katanya.

Bagaimana dengan utang yang jatuh tempo?. Diperhitungkan pada tahun 2018-2019 , total utang yang jatuh tempo adalah Rp. 810 triliun.

Ada tambahan indikator yang keenam yaitu penurunan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia relatif lamban. Pertumbuhan  ekonomi  tidak  berbanding  lurus   dengan   percepatan penurunan angka kemiskinan.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah mengatakan, data per Maret 2017 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 10,64 persen, atau 27,77 juta penduduk. Jumlah ini hanya turun sebesar 0,06 persen pada September 2016, bandingkan dengan dana APBN untuk kemiskinan sekitar  lebih Rp.200 triliun pertahun.

Hal pokok kedua  adalah disamping     penilaian   yang kontroversial, dipersoalkan juga apakah ini pekerjaan SMI  sendiri. Apakah  melawan korupsi, keterbukaan pemerintah, mengurangi kemiskinan,  meningkatkan standar kehidupan masyarakat Indonesia merupakan tugas pokok Menkeu?. Bukankah hal tersebut baik kegagalan maupun

keberhasilannya,  merupakan pekerjaan dan tanggung jawab Presiden serta Menteri / lembaga lain terkait seperti KPK, Menteri Sosial, MenPAN-RB, Mendagri  dan sektor lainnya.

Saran untuk SMI

Tanpa mengurangi rasa hormat dan kesunguhan SMI  sebagai Menteri Keuangan yang berupaya untuk mengendalikan keuangan negara dengan sungguh-sungguh  untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden Jokowi, sebaiknya Menkeu SMI  mengembalikan AWARD  yang diberikan oleh Word World Government Summit, dengan ucapan terimaksih. Dengan alasan bahwa penilaian yang diberikan oleh Word Government Summit  bukanlah merupakan keberhasilan Menkeu,( kalau hal itu dinilai sebagai suatu keberhasilan),  tetapi keberhasilan Presiden Jokowi dan para Menteri Kabinet. Disamping itu Pemerintah Indonesia merasakan bahwa cakupan keberhasilan yang dimaksudkan belum menyentuh sebagaian besar rakyat Indonesia.

Jika pengembalian AWARD dilakukan SMI , akan mendapatkan simpati dan apresiasi masyarakat, dan akan tertanam dalam hati nurani rakyat Indonesia  bahwa sudah selayaknya beliau menjadi Wakil Presiden atau bahkan Presiden RI pada Pilpres 2019.

Cibubur, 13 Februari 2018.

Slihakan share jika bermanfaat

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini