H. Lukman Hakiem/telusur.co.id

telusur.co.id – Pada 17 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu. KPU memutuskan, 14 partai politik memenuhi syarat (MS) menjadi peserta pemilu 2019, sedang dua partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Kedua partai yang dinyatakan TMS ialah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Dua partai yang TMS itu bukanlah partai baru. Keduanya telah mengikuti pemilu sejak 1999. Cukup mengherankan, partai lawas bisa rontok di tahap verifikasi, sementara partai baru semacam Partai Garuda dan Partai Berkarya mendapat predikat MS.  Menurut KPU, PBB gagal dalam verifikasi faktual di Manokwari, Papua Barat.

Tidak syak lagi, keputusan KPU menyebabkan Ketua Umum PBB, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan seluruh slagorde PBB marah. PBB siap menggugat KPU.

Pemilu: Cita-cita yang Tertunda
Meskipun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disyahkan pada 18 Agustus 1945 sama sekali tidak ada kata-kata “pemilihan umum”, akan tetapi sejak 5 Oktober 1945 Pemerintah telah mengumumkan adanya persiapan penyelenggaraan pemilu guna memenuhi tuntutan dasar kedaulatan rakyat.

Hal ini tentu saja terkait dengan sila keempat dasar negara Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Pada bulan Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) melalui Pengumuman Nomor 16 dengan sangat optimis memaklumatkan bahwa pada awal 1946 akan diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Rencana Pemerintah dan KNIP itu gagal dilaksanakan, karena Republik Indonesia yang masih seumur jagung harus berjuang keras mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, baik melalui meja perundingan maupun melalui pertempuran bersenjata di medan perang.

Di tengah berbagai kesulitan itu, para pendahulu kita tidak pernah menghilangkan cita-cita melaksanakan pemlu. Maka pada 1948, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara Republik Indonesia, lahirlah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilihan Umum.

Akibat agresi militer Belanda yang kedua pada 19 Desember 1948, Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang No. 27/1948, baru dapat diselesaikan pada 1950.

Undang-undang Pemilu Diubah
Belum lagi dilaksanakan, Undang-undang No. 27/1948 sudah harus diubah. Perubahan itu bukan karena kegenitan para politisi dalam jatuh-bangunnya kabinet, melainkan karena terjadi perubahan fundamental dalam bentuk dan struktur negara.

Ketika Undang-undang No. 27/1948 disusun, bentuk negara Indonesia –sesuai dengan hasil Perjanjian Linggarjati dan Renville– adalah negara serikat. Oleh karena itu menurut undang-undang tersebut pemilihan umum dilaksanakan secara bertingkat.

Sejak 17 Agustus 1950, sebagai kelanjutan dari Mosi Integral Natsir di Parlemen RI Serikat, Indonesia berbentuk negara kesatuan. Dengan perubahan yang fundamental itu, maka sistem pemilu harus diubah dari pemilihan bertingkat menjadi pemilihan langsung.
Maka, di masa Kabinet Wilopo-Prawoto Mangkusasmito, perubahan itu dilakukan. Undang-undang Nomor 27/1948 tentang Pemilihan Umum diubah menjadi Undang-undang Nomor 7/1953 tentang “Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Undang-undang ini dibentuk juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang pada Pasal 35 menyatakan: “Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Menteri Dalam Negeri Mr. Mohamad Roem yang bersama Menteri Kehakiman Mr. Lukman Wiriadinata menangani langsung pembentukan undang-undang itu melukiskan proses pembahasan undang-undang yang terdiri dari 4 Bagian, 16 Bab, dan 139 Pasal itu, sebagai berikut:

Pada tanggal 25 November 1952, Kabinet Wilopo memajukan rencana undang-undang pemilihan umum yang baru sama sekali, berdasarkan pilihan langsung, kepada Parlemen. Dua hari kemudian Parlemen mengadakan sidang untuk membicarakannya.

Selama 18 minggu kemudian rencana undang-undang itu dibicarakan dalam Parlemen. Perhatian dari anggota-anggota sangat besar, hampir semua fraksi memajukan amandemen yang jumlahnya mencapai 200 untuk rencana yang tidak lebih dari 110 pasal. Fraksi PKI memajukan kurang lebih 100 amandemen. Barangkali itulah cara PKI menyabot undang-undang pemilihan umum.

“Meskipun ada usaha dari PKI untuk mengulur waktu, akan tetapi usaha itu dapat dielakkan dan pada tanggal 4 April 1953 undang-undang itu selamat diterima oleh Parlemen.”

Meskipun proses pembahannya berat dan melelahkan, Roem bersyukur undang-undang itu berhasil menyerap semua aspirasi, termasuk aspirasi PKI. “Karena itu tidak pernah ada kritik bahwa undang-undang itu mengurangi hak asasi manusia atau melanggar Undang-Undang Dasar,” kenang Roem.

Ultra Demokratis
Pakar tentang politik Indonesia, Herbert Feith menyebut undang-undang yang dilahirkan di masa Kabinet Wilopo itu ultra demokratis, oleh karena undang-undang memberi keleluasaan kepada siapa saja untuk menjadi peserta pemilihan umum.

Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 7/1953: “Pada waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, partai atau organisasi yang akan mengemukakan calon-calon atau orang yang akan dikemukakan sebagai calon perorangan, mengajukan nama dan tanda gambar kepada Panitia Pemilihan Indonesia.”

Dengan semangat kebebasan yang mewarnai Undang-undang No. 7/1953, maka peserta Pemilu 1955 untuk DPR diikuti oleh 118, sedang untuk Konstituante diikuti oleh 91 peserta.
Peserta sebanyak itu terdiri dari partai politik, golongan, gabungan perorangan, dan calon perorangan.

Yang menarik, seperti ditulis oleh Badruzzaman Busyairi (189:100-101), dari 118 peserta pemilihan umum untuk DPR, tidak semua berlaga di seluruh daerah pemilihan (dapil). Mr. Muhammad Yamin, misalnya, hanya ikut secara gabungan di dapil Sumatera Tengah. Dr. Thung Sin Nio hanya di Jawa Barat, dan Mayor Muhono hanya di Jawa Timur.

Ada partai politik –seperti Masyumi, PNI, PSII, dan PKI– yang ikut pemilu di semua dapil. Ada juga partai yang tidak ikut di semua dapil. Partai NU tidak ikut di dapil Maluku, dan Partai Katolik tidak ikut di Sumatera Tengah.

Sebuah daftar gabungan milik golongan yang menyebut dirinya “Front Rakyat Tidak Berpartai”, hanya ikut pemilu di dapil Jawa Barat. Oleh karena itu, meskipun peserta pemilu mencapai 118, tidak semua surat suara memuat 118 peserta pemilu.

Jumlah peserta pemilu paling banyak ada di Jawa Tengah, yaitu 45 kontestan. Di Jawa Barat 43 peserta. Yang paling sedikit di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat masing-masing 19 peserta.

Tidak seperti pemilihan umum zaman kiwari yang hanya diikuti oleh partai politik dan mewajibkan menjadi peserta di seluruh dapil, pemilu 1955 yang ultra demokratis itu memberi kebebasan kepada siapa saja: perorangan, gabungan perorangan, organisasi bukan politik, dan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, dan tidak harus ikut pemilu di semua dapil.

Rakyat Cerdas Memilih
Meskipun Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama yang diselenggarakan setelah sepuluh tahun merdeka, ternyata telah mampu menunjukkan kualitas rakyat Indonesia di dalam berdemokrasi.

Dari 118 peserta pemilu, rakyat hanya memberi kepercayaan kepada 28 peserta. 90 peserta dihapus oleh rakyat. Dengan cerdas rakyat telah menetapkan pilihan:

  1. Empat partai keluar sebagai partai besar, yaitu PNI (57), Masyumi (57), Partai NU (49), dan PKI (39).
  2. Dua partai masing-masing mendapat 8 kursi yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).
  3. Satu partai mendapat 6 kursi yaitu Partai Katolik.
  4. Satu partai mendapat 5 kursi yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI).
  5. Dua partai masing-masing mendapat 4 kursi yaitu Perti dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
  6. Enam partai masing-masing mendapat 2 kursi.
  7. Dua belas partai/golongan/organisasi mendapat 1 kursi, dan
    Satu calon perorangan mendapat 1 kursi, yaitu R. Soedjono Prawirosudarsono, seorang guru kebatinan dari Kediri.

Dari 28 peserta pemilu yang mendapat mandat rakyat, muncul empat besar partai politik yang meraih 77% kursi di parlemen. Keempatnya ialah PNI, Masyumi, Partai NU, dan PKI. Jika ditambahkan perolehan Parkindo, dan Partai Katolik, maka terkumpullah 80% kursi parlemen.

Meskipun PKI tidak diikutsertakan dalam pemerintahan yang dibentuk sesudah Pemilu 1955 yaitu kabinet koalisi PNI-Masyumi-NU, suara PKI dan partai-partai kecil tetap punya makna dalam sistem demokrasi yang sedang dikembangkan.

Penyederhanaan Secara Alamiah
Pemilu 1955 membuktikan, rakyat telah melakukan proses penyederhanaan partai politik secara alamiah. Penyederhanaan dari bawah.

Memang ada penyederhanaan dari atas dengan melakukan pengetatan syarat-syarat menjadi peserta pemilu, seperti yang dilakukan di Jerman dan ditiru di Indonesia pasca reformasi.

Pelajaran penting dari Pemilu 1955 ialah, ketika semua pihak taat kepada aturan main, maka pelaksanaan demokrasi seberat apapun dapat dilaksanakan dengan baik dan aman.
Pelajaran lain, kebebasan yang diberikan oleh Undang-undang No. 7/1953 ternyata telah melahirkan pembatasan secara alamiah.

Andaikata pemilu model Undang-undang No. 7/1953 dilaksanakan kembali, niscayalah orang yang berpikir berulang kali untuk maju sebagai calon perseorangan. Partai-partai dengan perolehan satu sampai tiga kursi, pastilah akan mempertimbangkan untuk saling bergabung. Dengan demikian, kehidupan politik dan demokrasi akan bertumbuh benar-benar dari bawah.

Dengan model pemilihan umum 1955, tentu saja PKPI dan PBB tidak perlu tersingkir sebelum pemilu, atau ikut pemilu dengan lebih dulu menggugat KPU (KLH)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini