Margarito Kamis/Istimewa

telusur.co.id – Pengubahan Kedua Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) sudah disahkan. Bahkan, UU itu tetap sah meski Presiden Joko Widodo ogah menandatangani.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis (MK) kepada telusur.co.id, Kamis (22/2/18).

“Sudahlah Pak Presiden tandatangani lah UU itu. Saya tahu tanpa tanda tangan presiden juga UU akan tetap berlaku, tetapi itu bukan cara terbaik. Tanda tanganlah,” kata MK.

Menurut MK, dengan tidak maunya Jokowi meneken UU tersebut, justru terasa janggal. Sebab, sebelum RUU itu disahkan menjadi UU, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly hadir dalam pembahasan bersama dengan DPR. Kehadiran Yasonna, lanjutnya, jelas atas amanat Presiden, sekaligus mewakili pihak pemerintah.

“Oleh karena itu, persetujuan antara Pak Yasonna dan DPR bernilai hukum, sebagai Presiden (Jokowi) telah memberi persetujuan atas RUU itu menjadi UU. Pada titik ini, tidak ada alasan bagi presiden untuk tidak menandatangani,” kata MK.

BACA JUGA :  Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot Jika...

“Kasihan juga Pak Yasonna. Tidak baik menunjukan ketidak solidan pemerintahan di tengah masyarakat. Pak Yasonna sudah ditugaskan untuk mewakili Presiden membahas, tetapi setelah itu, presiden tidak setuju hasil kerja Pak Yasonna, jelas ini bukan hal bagus.”

Kejanggalan lainnya, dalam UU yang baru itu, seharusnya Jokowi senang lantaran bakal ada perwakilan dari PDIP, selaku partai pengusung sekaligus “kendaraan” politik Jokowi, untuk menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR.

“Dengan UU yang baru diubah itu, PDIP memiliki kans hukum untuk mengirimkan wakilnya di kursi kepemimpinan DPR dan MPR,” kata MK.

BACA JUGA :  Di HUT Kemerdekaan Indonesia Bamsoet Akan Beri Kado Terindah

“Menurut saya, Presiden harus menandatangani UU ini. Kalau nanti ada masalah di belakang hari, Presiden dapat menggunakan wewenangnya, menerbitkan Perppu. Saya menyarankkan Presiden menandatangani RUU yang sudah disetujui bersama itu. Ini peristiwa yang tidak bagus.”

Sebelumnya, Yasonna mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR. Alasannya ada sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

Bahkan, bekas Gubernur DKI Jakarta itu sendiri merestui jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan keberatannya dengan menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya kira hal-hal tidak akan sampai ke sana (perppu). Yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk di-judicial review,” kata Presiden. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini