Foto: Net

telusur.co.id – Sejak 24 Februari, Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite. Penaikan harga sekitar Rp 300 untuk wilayah Jawa dan Bali, sedangkan di luar wilayah tersebut, penaikan beragam.

Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp 8.900. Harga Dexlite naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.100 per liter.

Anggota komisi XI Ecky Awal Mucharram, menilai langkah penyesuaian harga BBM tersebut akan semakin memberatkan rakyat yang akibatnya daya beli masyarakat menengah kebawah turun dan berujung pada inflasi.

“Tentu, daya beli akan kembali terganggu karena langkah ini menyulut inflasi,” kata dia kepada telusur.co.id, Selasa (27/02/18).

Padahal, kata dia, pada Januari lalu, inflasi mencapai 3,25 persen dimana inflasi energi mencapai 8,6 persen, inflasi harga diatur pemerintah 5,82 persen dan pengaruh inflasi itu tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja, melainkan inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka.

BACA JUGA :  Bukan 12 Triliun, Pertamina Rugi 28 Triliun

“Konsumsi rumah tangga Indonesia itu dinilainya sebagian besar golongan menengah ke bawah. Bagi golongan menengah, saat terjadi tekanan harga, maka mereka akan menunda belanja. Namun, bagi golongan bawah, kenaikan harga menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, rakyat akan menahan untuk konsumsi sebagai upaya antisipasi kalau-kalau minyak naik lagi. Jelas akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi, jika pemerintah seringkali menaikkan BBM. Saya fikir, pemerintah sangat paham tentang hal itu,” kata Ecky.

Politikus PKS ini juga menyebut dalam beberapa laporan BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, peranannya mencapai 55 persen terhadap PDB.

BACA JUGA :  DPD RI Dukung BPH Migas Wujudkan BBM Satu Harga

“Pada 2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,07 persen dimana konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95 persen. Padahal kita ingin ekonomi bisa meroket, atau setidaknya memenuhi target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen. Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini