Foto: Hidayat Nur Wahid/Net

telusur.co.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak angket terhadap KPK, bukan untuk melemahkan KPK, melainkan sebagai pelajaran agar sebagai lembaga negara harus saling mengawasi.

“Saya berharap keputusan MK menjadi satu pelajaran yang sangat penting untuk melakukan prinsip saling mengawasi, saling menghadirkan yang transparan antara KPK dan DPR,” ujar Hidayat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (09/02/18).

Meski DPR merupakan lembaga politik, politikus PKS ini berharap keputusan MK tidak dijadikan ‘karpet merah’ oleh DPR untuk melemahkan KPK.

BACA JUGA :  Merasa Terhormat, TGB Siap Dampingi Jokowi Di Pilpres 2019

“Jadi saya kira ini bukan berarti memberi tiket atau karpet merah bagi DPR untuk melemahkan KPK dengan hak angketnya. Tapi ini adalah hak konstitusional MK yang sudah dilakukan dan karenanya DPR maupun KPK betul-betul melaksanakan kewenangannya berbasis pada hukum,” ungkapnya.

Seperti diketahui, MK menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas mengenai Panitia Khusus Hak Angket DPR.

Dengan putusan ini, Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk DPR tetap sah dan berjalan terus. “Mengadili, menolak permohonan pemohon,” Ucap Hakim Arief Hidayat saat membacakan putusan perkara bernomor 36/PUU-XV/2017, Kamis (8/2). ( red )

BACA JUGA :  DPR Minta KPK Lanjutkan Kasus Bank Century

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini