telusur.co.id – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan jika DPR tidak anti kritik. DPR justru terbuka dengan berbagai masukan dan kritikan dari masyarakat.

“Kita tidak anti kritik. Pernyataan Ketua DPR membuktikan tudingan negatif terhadap DPR yang tak mau menerima kritikan adalah salah,” ungkap Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, sejak menjabat sebagai Ketua DPR, Bamsoet telah membuktikan diri berupaya menjadikan parlemen rumah rakyat.

Hal ini dibuktikan dengan terobosan Bamsoet terhadap aplikasi aduan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi pengaduan kepada para wakilnya di DPR.

“Aplikasi yang akan segera diluncurkan Ketua DPR ini sekaligus membuktikan bahwa DPR tidak anti kritik. Dengan aplikasi tersebut memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi pengaduan kepada para wakilnya di DPR,” terang Sahroni.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya menjamin tak akan mempenjarakan masyarakat termasuk insan pers yang mengkritik kinerja DPR. Hal ini menanggapi tudingan yang dilontarkan atas anti kritiknya DPR terkait penngesahan UU MD3.

BACA JUGA :  Saksi Kunci Korupsi E-KTP Mati Gantung Diri, DPR Desak KPK Tuntaskan

Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menekankan dirinya memandang kritikan merupakan wadah untuk mengetahui kekurangan parlemen yang harus diperbaiki.

Karenanya ia menegaskan pihak yang menganggap DPR anti kritik adalah salah. Sahroni mengungkapkan kritik layaknya vitamin sehingga mengetahui kekurangan DPR yang harus dibenahi.

“Tidak benar kalau ada yang menilai DPR anti kritik. Saya tegaskan sekali lagi, DPR butuh kritik. Saya pertaruhkan jabatan saya Kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu di jebloskan ke penjara,” kata Bamsoet di Komplek DPR, Kamis (15/2).

Meski demikian mantan Ketua Komisi III ini mengingatkan adanya perbedaan antara kritik, melakukan penghinaan, penistaan, pelecehan ataupun memfitnah. Ia mengingatkan penghinaan, penistaan, pelecehan dan fitnah adalah delik aduan yang bisa dilaporkan oleh siapapun, tak hanya oleh anggota DPR.

BACA JUGA :  Komisi III Desak Pemukul TNI Ditahan, Supaya Ada Efek Jera

“Sebagai mantan ketua komisi III dan wartawan yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU Pers, saya paham dan tahu persis, mana kritik, mana penghinaan dan fitnah. Tidak perlu menjadi anggota DPR dulu untuk mempidana orang yang melakukan penghinaan, penistaan, pelecehan atau fitnah terhadap diri kita,” tegas Bamsoet.

“Kalau memenuhi unsur (delik), kita bisa langsung lapor ke penegak hukum sebagaimana diatur dalam KUHP/KUHAP. Jadi, menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dari UU MD3 yang baru saja di ketok palu di Paripurna kemarin yang sebenarnya secara substantif tidak berbeda dengan UU MD3 sebelumnya,” imbuhnya. ( red )

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini