A. Irmanputra Sidin/telusur.co.id

telusur.co.id – Kuasa Hukum Pemohon (Pengujian) Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dari A. Irmanputra Sidin & Associates, Irmanputra Sidin mengungkapkan pasca menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) kekuatan dan kesolidan DPR mulai pecah.

“Sejak kami mengajukan permohonan pengujian UU MD3, nampaknya kekuatan politik di DPR mulai pecah,” ungkap Irmanputra kepada telusur.co.id di Jakarta, Minggu.

Tiba-tiba, ujar dia, beberapa anggota DPR baik dari fraksi pendukung maupun penolak UU MD3 mulai mendorong Presiden untuk mengeluarkan Perppu.

Padahal, Perppu bukanlah instrumen hak veto, melainkan instrument Presiden dalam menjalankan kekuasaaan pemerintahannya dimana terjadi situasi genting dan memaksa dan terjadi kekosongan hukum.

BACA JUGA :  Putusan MK Lemahkan Tugas DPR

Dijelaskan Irmanputra, Perppu sebenarnya adalah instrumen kekuasaaan absolut yang tersisa ketika absolutisme dihajar babak belur oleh gelombang demokratisasi.

Oleh karenanya, Perppu ini dibatasi secara tegas oleh konstitusi, hanya ketika situasi genting yang memaksa yaitu terjadi kekosongan hukum. “Kita semua harus berpikir negarawan, masa depan NKRI ini terdapat ketika semua komponen merawat konstitusi, konsisten dengan konstitusi, tidak boleh terjebak dengan kepentingan pragmatis kelompok kita dalam bernegara.”

Menurut Irman, mendorong Perppu bisa di obral oleh Presiden sama dengan ingin menghidupkan absolutisme kekuasaan, dan menyerahkan kekuasaan itu pada satu tangan. “Ini yang kita tentang, inilah kemanusiaan diseluruh dunia menentangnya,” jelasnya.

BACA JUGA :  UU MD3 Bentuk Pengekangan Demokrasi

Lebih lanjut Irman membeberkan, harga yang dibayar untuk menghajar absolutisme kekuasaan, adalah sangat mahal yaitu darah, airmata dan kekejaman kekuasaan terhadap umat manusia.

“Oleh karenanya biarkanlah Perppu itu tetap pada tempatnya, jangan disalahgunakan untuk membumihanguskan undang-undang. Jangan kekuasaan pemerintahan (pasal 4 ayat (1) UUD 1945) dipakai untuk membumihanguskan produk kekuasaan pembentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945),” tandasnya. ( red )

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini