telusur.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Hanafi Rais menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran di Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah melebihi tenggat waktu sehingga bisa dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna menjadi usul inisiatif DPR.

“Kami acuannya Tata Tertib DPR, kalau sudah melebihi tenggat waktunya maka sebenarnya bisa dibawa ke Bamus untuk diputuskan seluruh fraksi, komisi dan Pimpinan DPR. Tinggal ‘political will’ dari konsensus untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR,” kata Hanafi di Jakarta, Selasa.

Dia menilai masih ada proses alternatif membawa RUU Penyiaran ke Paripurna DPR, sehingga tidak hanya menunggu Baleg namun di level Bamus bisa diputuskan menjadi langkah lebih maju.

BACA JUGA :  Lemahnya Kondisi Sosial Ekonomi Timbulkan Gejolak

Politisi PAN itu mengatakan Komisi I DPR sudah memberikan tenggat waktu agar Baleg menyelesaikan dahulu di internal namun hingga saat ini masih berproses.

“Kami mengirimkan surat ke pimpinan DPR dan mengusulkan agar pimpinan membuat inisiatif untuk membawa ke rapat paripurna untuk disahlan menjadi UU inisiatif DPR,” ujarnya.

Hanafi menegaskan bahwa RUU Penyiaran jangan dibelokkan menjadi urusan frekuensi apakah single mux atau multi mux karena tidak mewakili kepentingan publik.

Menurut dia, 80 persen RUU Penyiaran tentang konten siaran yang berdampak luas bagi publik sehingga kalau mau melanjutkan pembicaraannya maka bicarakan porsi yang besar untuk publik yaitu soal konten.

BACA JUGA :  Lemahnya Kondisi Sosial Ekonomi Timbulkan Gejolak

“Di sana mengatur konten siaran, iklan rokok, perkuat wewenang KPI, keterlibatan masyarakat dalam dewan audiens dan lebih berbobot. Kalau fokus konten maka dampaknya luas sehingga dukungan publik dorong RUU Penyiaran cepat selesai,” ujarnya.

Terkait perdebatan mengenai frekuensi siaran, Hanafi menjelaskan bahwa frekuensi adalah sumber daya alam dan amanah konstitusi menegaskan bahwa itu dikuasai negara.

Karena itu, menurut dia, ketika frekuensi diserahkan pada negara maka pengelolaan penyelenggaraan digital diserahkan kepada lembaga penyiaran publik atau paling tidak lembaga independen yang mewakili negara bukan pemerintah. ( ant )

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini