telusur.co.id – Kepercayaan masyarakat dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi masih tinggi. KPK pun diyakini tidak akan tebang pilih dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara.

Demikian disampaikan pengamat Politik dan Anggaran, Uchok Sky Khadafin kepada redaksi telusur.co.id, Selasa (13/2/18).

Bahkan, Uchok meyakini KPK akan memeriksa setiap orang yang diduga, mengetahui, apalagi terlibat dalam kasus dugaan korpsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik, seperti Puan Maharani dan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Sepertinya semua akan diperiksa oleh KPK. Semua yang muncul namanya di pengadilan akan dipanggil KPK, termasuk Puan,” kata Uchok.

Menurutnya, pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu hanya tinggal menunggu waktu.

“Tunggu nomor antrean, (pasti) akan diperiksa KPK pada waktunya,” kata Uchok.

Nama SBY, disebut dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1/2018). Dimana, nama SBY disebut oleh bekas anggota Partai Demokrat Mirwan Amir, yang bersaksi untuk Setya Novanto.

BACA JUGA :  Ketua DPR Minta Pemerintah Efektifkan Perpres Nomor 55/2012

Dalam sidang, Mirwan Amir mengatakan dirinya sebagai bekas Wakil Ketua Badang Anggaran (Banggar) DPR pernah menyarankan agar SBY mengehentikan mega proyek e-KTP. Akan tetapi berdasarkan tanggapan dari SBY, proyek tersebut akhirnya dilanjutkan.

“Saya sempat menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan, di Cikeas. Tanggapan dari Pak SBY ini kita untuk menuju Pilkada, jadi proyek ini diteruskan,” ucap Mirwan Amir.

Mirwan kemudian menambahkan, apabila dia hanya sekilas menyampaikan hal tersebut. “Kekuatan menyetop program e-KTP tapi saya sudah sampaikan itu kepada Pak SBY atas saran dari Pak Yusnan Solihin karena memang ada masalah. Saya tidak tahu secara teknisnya. Kebetulan saat itu ada acara di Cikeas, jadi secara sekilas saja, paling tidak sudah disampaikan,” imbuhnya.

Sedangkan soal “keterlibatan” Puan Maharani muncul sebagaimana persidangan atas terdakwa kasus E-KTP, Setya Novanto, yang menghadirkan bekas anggota DPR, yang sekarang masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

BACA JUGA :  KPK Tunggu Saran Penyidik Untuk Tahan Taufik Kurniawan

Sebagai saksi, Ganjar mengakui bahwa perkembangan proyek pengadaan E-KTP dilaporkan kepada Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, yang saat itu dijabat Puan Maharani. Tak hanya E-KTP, perkembangan program lain juga harus dilaporkan ke Puan.

“Semua biasanya ada laporan (kepada Ketua Fraksi),” ujar Ganjar di ruang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/2).

Diketahui, sejak awal pengusutan kasus e-KTP, KPK memeriksa Ketua Fraksi dari parpol lain, seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah dari Demokrat, Setya Novanto dari Golkar. Tapi, KPK belum memeriksa bekas Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani.

Dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, disebutkan ada dugaan Rp 150 miliar mengalir ke Golkar, Rp 150 miliar ke Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP dalam proyek e-KTP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar, dari proyek tersebut. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini