Foto: Istimewa

telusur.co.id – Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dipertanyakan. Sebab, sampai saat ini, Pulau Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah kembali di pasarkan melalui perusahaan Kanada, Private Islands Inc.

Padahal, Januari lalu pemerintah melalui Menteri koordinator bidang maritim RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut hingga membentuk tim penyelidikan.

- Advertisement -

“Tetapi faktanya sampai hari ini, penjualan pulau Indonesia masih terpasang di situs penjualan online, dan parahnya lagi pemerintah belum menunjukkan upaya yang serius,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Andi Fajar Asti, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (13/3/18).

Ketidak seriusan pemerintah, lanjutnya, tergambar dari niat pemerintah yang tidak mau menelusuri pihak yang terlibat. Padahal, situs online dengan bendera negara yang jelas, sangat memungkinkan untuk di telusuri, siapa pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut dan segera melakukan pemanggilan.

“Saya melihat ada ketidakseriusan pemerintah melakukan tindakan. Padahal kita punya tim cyber. Melalui tim ini sangat mudah jika pemerintah berkomitmen melakukan penindakan. Pemerintah juga bisa melibatkan kementerian pertahanan dan kepolisian internasional karena ini sudah menyangkut kedaulatan NKRI dan kejahatan lintas negara,” kata dia.

“Ketidakseriusan pemerintah melakukan langkah-langkah strategis adalah sama halnya kita menyerah terhadap mereka yang ingin melakukan penguasaan lahan di Indonesia. Juga membuktikan bahwa indonesia itu negera lemah, pemalas, dan penakut,” lanjut Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.

Perlu diketahui, kata dia, bahwa penjualan pulau jelas bertentangan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik, hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa.

“Jika ada menteri sudah tidak sanggup bekerja serius, sebaiknya mengundurkan diri dan memberikan ruang kepada mereka yang punya keinginan sungguh-sungguh menjaga NKRI, mampu mengelola kekayaan alam kita dan berpihak untuk kesejahteraan bangsa sendiri,” tukas Andi Fajar Asti, yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia. [ipk]

Bagikan Ini :