Fadli Zon/Net

telusur.co.id – Permintaan Menko Polhukam, Wiranto menunda proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi sama dengan menunda masalah.

Demikian diucapkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/18).

“Ya kalau ada penundaan hukum nantikan berarti menunda masalah,” ucapnya.

Menurut wakil ketua umum Partai Gerindra, permintaan ketua dewan pembina partai Hanura sama dengan mundurnya penegakan hukum.

Ia juga menilai, permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Tidak ada payung hukumnya, tidak ada itu hanya gentlemen’s agreement dan agreementnya tidak tercapai,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, permintaan Menko Polhukam itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.[far]

Bagikan Ini :