H. Lukman Hakiem

Telusur.co.idPADA BULAN Desember 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan yang telah diembannya sejak 1945.

Alasan resmi pengunduran diri itu,  sesudah Parlemen dan Konstituante hasil pemilihan umum 1955 dilantik,  kedudukan Wakil Presiden di bawah Undang-Undang Dasar 1950, tidak diperlukan lagi.

Tidak Rida, Tidak Puas, dan Tidak Ikhlas

Pengunduran diri Wakil Presiden Hatta itu disesalkan banyak pihak. Menurut mereka,  bagaimanapun eksistensi Dwitunggal Sukarno-Hatta,  tetap diperlukan.

Pada umumnya orang  merujuk pada beberapa krisis politik di masa kabinet parlementer yang bisa diatasi berkat wibawa Dwitunggal Sukarno-Hatta.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  segera mengirim delegasi Panitia Permusyawaratan yang terdiri dari Arudji Kartawinata (Partai Syarikat Islam Indonesia), K. H. Masjkur (Partai Nahdlatul Ulama), Hardi (Partai Nasional Indonesia), Djaja Rahmat (Partai Masyumi), dan P. Pardede (Partai Komunis Indonesia) untuk memelajari lebih saksama isi surat pengunduran diri Bung Hatta.

Panitia Permusyawaratan merasa “tidak rida,  tidak puas, dan tidak ikhlas”, dan oleh sebab itu “sangat berat” menerima pengunduran diri Bung Hatta.

Dua mosi segera muncul di DPR. Mosi Asraruddin dan kawan-kawan tentang “Realisasi Pemulihan Kerja Sama Dwitunggal Sukarno-Hatta”, dan Mosi Mr. Memet Tanumidjaja tentang “Mencari Bentuk Kerja Sama Bung Karno dan Bung Hatta”.

Karena menganggap usul Mosi Memet Tanumidjaja lebih maju dari usul mosi yang diajukannya,  Asraruddin dan kawan-kawan menarik usul mosi mereka,  dan mendukung Mosi Memet Tanumidjaja.

Berdasarkan Mosi Memet Tanumidjaja, DPR membentuk Panitia Sembilan untuk “Mencari Bentuk Kerja Sama Bung Karno dan Bung Hatta”.

Panitia Sembilan dipimpin oleh Ahem Amingpradja (PNI) sebagai Ketua,  Anwar Tjokroaminoto (PSII) sebagai Wakil Ketua,  Anwar Harjono (Masyumi) sebagai Pelapor I,  dan Mr. Memet Tanumidjaja (P3RI) sebagai Pelapor II.

Lima anggota lainnya ialah Ahmad Sjaichu (Partai NU), Asraruddin (Partai Buruh), Katamsi Soetisna Sendjaja (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Melanton Siregar (Partai Kristen Indonesia), dan I. J. Kasimo (Partai Katolik).

Setelah bekerja selama tiga bulan dengan menemui Bung Karno, Bung Hatta, dan pihak-pihak terkait,  Panitia Sembilan akhirnya menyerahkan kembali mandatnya kepada DPR.

Panitia Sembilan tidak berhasil memulihkan kerjasama Dwitunggal Sukarno-Hatta.

Kreasi Bung Karno

Dwitunggal Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dipilih oleh 27 anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI sendiri dibentuk oleh Pemerintah Balatentara Jepang untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Meskipun dipilih oleh hanya 27 anggota PPKI (termasuk Sukarno sebagai Ketua dan Hatta sebagai Wakil Ketua), sejarah membuktikan legitimasi Dwitunggal itu luar biasa kuat.

Ketika Perdana Menteri Sutan Sjahrir “kewalahan” menghadapi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang hendak menolak hasil Perjanjian Linggarjati, Hatta turun ke gelanggang, dan mengingatkan KNIP jika menolak Perjanjian Linggarjati: “silahkan pilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, selain Sukarno-Hatta.”

Sontak KNIP gelagapan,  dan menerima hasil Perjanjian Linggarjati.

Ketika kaum komunis di bawah pimpinan Muso melakukan aksi makar di Madiun pada September 1948, melalui siaran radio Bung Karno berseru: “Mau pilih Sukarno-Hatta atau pilih PKI-Muso?” Tanpa perlu dikomando dua kali,  rakyat segera berbaris berjejer rapi di belakang Dwitunggal Sukarno-Hatta.

Dalam merundingkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), Mohammad Natsir merasakan diskusi paling alot dengan negara bagian RI di Yogyakarta. Merasa sebagai modal,  RI menolak bubar dan bergabung dengan negara federal buatan Belanda. Untuk meyakinkan RI,  Natsir menyebut nama Sukarno-Hatta sebagai tokoh yang akan dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden NKRI yang tidak mungkin ditolak oleh Negara Indonesia Timur maupun Negara Sumatera Timur.

Itu sebabnya, ketika Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya, bangsa ini menangis. Berbagai usaha memulihkan kembali Dwitunggal, gagal.  Bung Hatta kukuh pada pendiriannya, dalam posisi sebagai orang partikelir dia dapat memberi sumbangsih untuk bangsa dan negaranya. Bung Karno sendiri tidak mau memaksakan kehendaknya kepada sahabat dan kawan bertengkarnya itu.

Maka sejak Desember 1956 hingga Bung Karno diberhentikan dari jabatannya pada 1967, kursi wakil presiden dibiarkan kosong.

Untuk membantunya melaksanakan tugas-tugas kepresidenan, Bung Karno berkreasi,  menciptakan jabatan seperti Perdana Menteri,  Menteri Pertama,  dan Wakil Perdana Menteri.

Di ujung kekuasaannya, di masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, dikenal nomenklatur Ketua Presidium Kabinet,  dan Menteri Utama.

Jika Presiden Sukarno pergi ke luar negeri, baik untuk perjalanan resmi maupun untuk tetirah, dia mengangkat Pejabat Presiden.

Maka,  jika di awal Orde Baru ada Pejabat Presiden Soeharto yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), di masa-masa sebelumnya kita pun memgenal Pejabat Presiden Sartono, atau Pejabat Presiden Djuanda.

Di masa tanpa wakil presiden itu, pada 1960 MPRS mengangkat Sukarno menjadi Presiden Seumur Hidup. Peristiwa politik yang terjadi di bawah naungan UUD 1945 itu,  sampai sekarang sulit dicari logika konstitusionalnya.

Kebulatan Tekad yang Tidak Bulat

Dengan alasan menunggu terbentuknya MPR definitif hasil pemilihan umum, pada periode pertama kepresidenan definitifnya, Jenderal Soeharto membiarkan kursi wakil presiden kosong.

Sesudah kosong selama 16 tahun,  pada Sidang Umum 1973, MPR mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Wakil Presiden mendampingi Jenderal Soeharto yang sehari sebelumnya telah diangkat menjadi Presiden periode 1973-1978.

Terpilihnya Sultan HB IX menjadi wakil presiden, sama sekali tidak mengejutkan publik,  sebab sejak MPR hasil pemilu 1971 terbentuk di berbagai pelosok negeri diadakan apel kebulatan tekad (bultek)  mendukung Jenderal Soeharto dan Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 1973-1978.

Lebih separuh siaran berita Radio Republik  Indonesia (RRI) yang wajib dipancarluaskan oleh semua radio swasta, berisi laporan Apel Bultek dari segenap penjuru negeri.

Maka,  hanya jika telinga seluruh anggota MPR tuli,  atau MPR punya keberanian melawan arus, Apel Bultek yang bertubi-tubi itu tidak direspons oleh MPR.

Menjelang Sidang Umum MPR 1978, kebulatan tekad mendukung Jenderal Soeharto-Sultan Hamengku Buwono IX kembali membahana.

Rakyat sudah bersiap untuk kembali dipimpin oleh Soeharto-Sultan Hamengku Buwono IX. Di masa itu, siapa pula yang berani bicara di luar kebulatan tekad yang didukung oleh kekuatan mayoritas tunggal, birokrasi,  dan tentara?

Di luar dugaan, kejutan besar terjadi.  Sesaat sebelum SU MPR  1978 dimulai, Sultan Hamengku Buwono IX yang jarang bicara itu mengumumkan ketidaksediaannya menjadi Wakil Presiden periode 1978-1983.

Jagad politik gonjang-ganjing, para penggiat bultek lemah lunglai. Orang sibuk menduga-duga siapa yang bakal jadi Wakil Presiden?

Dari Kebulatan Tekad ( Bultek ) ke Kriteria

Sejak Sultan Hamengku Buwono IX mundur dari pencalonan, tradisi bultek hilang,  digantikan oleh kriteria siapa yang cocok mendampingi calon presiden (capres) Soeharto.

Untuk mengganti Sultan,  dimunculkan kriteria “salah seorang triumvirat”.

Di awal Orde Baru,  memang dikenal triumvirat, tiga orang menteri utama, yaitu Menteri Utama Pertahanan dan Keamanan Jenderal Soeharto, Menteri Utama Ekonomi, Keuangan, dan Industri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Menteri Utama Luar Negeri Adam Malik.

Dengan munculnya kriteria triumvirat, Adam Malik yang saat itu menjadi Ketua MPR/DPR, pindah posisi menjadi Wakil Presiden.

Demikianlah, sepanjang Orde Baru para politisi dan pemimpin partai politik tidak pernah bicara kriteria calon presiden. Bagi mereka, selama masih ada Soeharto, buat apa bersusah payah mencari calon presiden yang lain.

Kelakuan para pemimpin partai politik di masa Orde Baru itu sesungguhnya beda tipis dengan prilaku pemimpin partai politik di zaman Orde Lama.

Para politisi di zaman Orde Lama mau praktis, tidak mau direpotkan oleh prosedur,  langsung mengangkat Sukarno menjadi Presiden Seumur Hidup. Para politisi zaman Orde Baru malu-malu kucing. Walapun hasilnya melampaui Sukarno,  politisi Orde Baru memilih Soeharto tiap lima tahun.

Kening para pemimpin partai politik berkerut-kerut mencari kriteria cawapres. Mulut mereka berbusa-busa mencari pembenar bagi kriteria cawapres.

Begitulah.  Untuk Umar Wirahadikumumah muncul kriteria “berpengalaman di bidang pengawasan”. Maklum,  saat dicalonkan jadi wapres, Umar sedang menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk Soedharmono yang Ketua Umum Golkar dimunculkan kriteria: “mendapatkan dukungan dari kekuatan politik terbesar di DPR/MPR.”

Untuk Try Sutrisno yang lahir pada 1935 dibikinkan kriteria “generasi penerus Angkatan 1945”.

Untuk B. J. Habibie yang teknolog,  dibuatkan kriteria “menguasai teknologi”.

Ketika Habibie naik menjadi presiden, karena masa jabatannya yang relatif singkat, kursi wakil presiden dibiarkan kosong.

Sejarah Berulang

Menjelang pemilihan presiden 2019, sejarah berulang. Seorang ketua umum partai memajang fotonya di mana-mana, menawarkan dirinya menjadi wakil presiden.

Siapa presiden yang “cawapres” itu maui?  Tidak jelas juga. Atau jangan-jangan si pemajang foto ini menganggap pilpres sudah selesai sebelum dilaksanakan.

Ketua umum partai yang lain,  tiba-tiba merilis sejumlah kriteria calon wakil presiden. Setali tiga uang dengan ketua umum yang lagi mematut diri untuk menjadi wapres,  ketua umum partai yang mengajukan kriteria ini,  patut diduga menganggap yang akan diselenggarakan tahun depan itu bukan pilpres,  tetapi pilwapres.

Jawa Non-Jawa

Sejak 1945 hingga hari ini kita memiliki 7 presiden. Apabila kesadaran sejarah politik kita meningkat,  tentulah kita harus juga menghitung Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dan Acting Presiden RI di Yogyakarta Mr. Assaat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dari 7 Presiden, 5 orang berasal dari suku Jawa yaitu Sukarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Sosilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Hanya seorang berasal dari Sulawesi.

Dari 9 Presiden RI,  5 orang berasal dari Jawa,  1 orang dari Banten (Mr. Sjafruddin Prawiranegara), 1 orang dari Sumatera Barat (Mr. Assaat), dan satu orang dari Sulawesi (Prof. B. J. Habibie).

Sepanjang masa itu,  ada 12 wakil presiden. Dari 12 wapres,  5 berasal dari suku Jawa,  7 lainnya berasal dari Minang,  Batak, Sunda, Gorontalo, Melayu-Kalimantan,  dan Bugis.

Beberapa kali, baik di zaman Orde Baru maupun di zaman Reformasi, presiden dan wakil presiden dijabat oleh orang yang sama-sama berasal dari suku Jawa.

Baik dipimpin oleh tokoh yang berasal dari suku yang sama, atau dipimpin oleh tokoh yang berasal dari suku yang berbeda, ternyata bangsa dan negara ini aman-aman saja.

Di zaman kabinet parlementer, beberapa kali kita memiliki presiden,  perdana menteri,  dan wakil perdana menteri dari suku Jawa. Sebut misalnya Kabinet Soekiman Wirjosandjojo-Soewirjo,  Kabinet Wilopo-Prawoto Mangkusasmito, atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro.

Sejarah membuktikan, rakyat Indonesia ternyata jauh lebih dewasa dari elite politiknya.[Red/Luk].

Bagikan Ini :