Mantan Ketua KPK, Abraham Samad/Net

telusur.co.id – Permintaan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang menginginkan KPK menunda proses hukum para calon Kepala Derah di Pilkada 2018, patas dan layak ditolak.

Demikian disampaikan bekas Ketua KPK, Abraham Samad dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/03/18).

Menurut Abraham, penundaan proses hukum para calon tersangka sangatlah besar dampaknya, yang bersangkutan bisa saja menghilangkan barang bukti. Tidak hanya itu, KPK akan mengalami serta krisis kepercayaan jika sampai menuruti “syahwat” pemerintah.

“Ada impact mudharatnya lebih besar, kalau ada penundaan. Yang bersangkutan bisa menghilangkan barang bukti dan proses hukumnya dapat terhambat atau jalan di tempat. Lalu kalau di tunda juga akan menghasilkan dampak yang lebih buruk, yaitu masalah trust. Misalnya kepala daerah yang dilantik lalu di tangkap KPK itu lebih buruk. Nggak ada negara yang seperti ini,” kata Abraham.

BACA JUGA :  Tikungan Terakhir, Mahfud MD Disalip Ma'ruf Amin

Abraham mengungkapkan, saat dia memimpin KPK bersama Bambang Widjajajanto, Busro Muqodas dan Zulkarnain, pernah melakukan survei di Pilkada sebelumnya. Hasil dari survei itu, ia menemukan 90 persen proses pilkada dilakukan dengan cara tidak fair (adil).

“Kita juga pernah melakukan survei. Hasilnya sangat mencengangkan, Pilkada itu 90 persen tidak fair. Ini mengapa permintaan pak Wiranto harus ditolak karena mencederai hukum,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini