telusur.co.id – Apa bedanya karakter kegiatan mahasiswa dengan alumninya? Amaliahnya! HMI sebagai organisasi mahasiswa lebih banyak diskusi reproduksi isu pemikiran, KAHMI lebih besar perannya dalam program/kegiatan amaliah.

Begitu ujaran Sigit Pamungkas, anggota Presidium Majelis Nasional Korp Alumni HMI saat memaparkan ‘Rethinking KAHMI’, setakat Majelis Nasional KAHMI menggelar silaturahmi dan pra rapat kerja, di Graha Insan Cita, Depok, 24 Maret 2018 lalu.

Amaliah, bagi saya adalah karya ibadah-muamalah yang tendensinya adalah kesejahteraan, tentu saja setarikan nafas kesejahteraan yang berkeadilan dan otentik Bukan kesejahteraan hanya segolongan dan keadilan palsu.

Idemditto, kemerdekaan memfutuhkan, pembuka jalan keselamatan untuk kemajuan kaum bangsa alias umat warga negara, bukan perulangan penindasan dan ketidakadilan. Sahih, kemerdekaan adalah jalan keselamatan, As-Salam.

Saat belajar asas hukum tata negara di Fakultas Hukum USU, Issanuddin kolega Prof. Dr.M. Soly Lubis mempidatokan bahwa hakikat Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan adalah batas demarkasi yang menjadi tonggak meruntuhkan hukum kolonial kepada hukum nasional.

Sebagai mayoritas Islam dan peran sejarah umat Islam berperan dalam memerdekakan Indonesia dari penjajahan, sahih jika hukum nasional yang dicita-citakan beranjak dari hukum yang hidup (living laws), yang kua historis-sosiologis tidak bisa lepas kait dari hukum/syariat Islam.

Sebagai sistem dan paradigma yang diakui dan dipelajari sebagai scientific of the law, sama saja dengan sistem hukum Anglo Saxon atau Eropah Continental. Sistem hukum Islam sah secara doktriner, sah sebagai ilmu hukum, dan aktual secara sosio legal yang diikuti/dipakai sebagai sumber hukum. Dan, tentu saja, dengan tidak rabun jauh sejarah, hukum Islam memiliki validity of norm menjadi rujukan normatif yang diakui dan diikuti dalam rentang sejarah hukum Indonesia.

Hal itu argumentasi yang sahih dan beralasan menjadikannya sebagai sumber “mata air” dari nilai, asas dan norma pembangunan hukum nasional, dan menjadi rujukan yang memiliki validity of norm dalam integrasi-harmonisasi ke dalam hukum nasional, tentunya dengan ikhtiar politik hukum nasional yang konstitusional.

Tak usah ada yang risau menganggapnya sebagai keganjilan dalam taman keberagaman. Itu hal faktual, historis, dan memiliki basis kuat dalam hal “logic and norms”. Sebab hukum itu suatu hal yang logis dan tentunya normatif.

Untuk itu, amaliah judisial mau tak mau memasuki kuantum advokasi dan litigasi hak konstitusional melalui judicial review Undang-undang, temasuk tak haram mengusung dan memulai constitutional compalint dengan/sebagai “jalan baru” dalam bernegara dan spasial lebar bagi pemikiran konstitusionalisme masa depan.

Jika diujarkan dalam satu kalimat Mission Statement, amaliah judisial itu difardhu sosialkan sebagai rukun amaliah studi hukum kritis yang menjadi basis amaliah judisial dengan menyiapkan aplikasi layanan yang membangkitkan kesadaran mandiri dan kolektif sebagai jamaah alumni HMI dalam advokasi hak hukum dan konstitusi yang mengambil peran tulus namun cerdas membanagun sisi hukum nasional yang rahmatan lil alamin.

Apapun itu, amaliah judisial hanyalah ikhtiar dan proses yang menjadikan credo ‘yakin usaha sampai’ menjadi gerakan amaliah warga insan ci(n)ta dengan ritme lebih pasti dan terukur. Allahu’alam. Tabik.

(Muhammad Joni, Ketua LBH MN KAHMI, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia, profesional lawyer/Managing Partner Law Office Joni & Tanamas)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini