telusur.co.id – Dengan modal 51,91% suara sah nasional hasil pemilu 2014 milik 5 parpol yang nyata-nyata sudah mendeklarasikan dukungannya, memastikan syarat pencalonan Jokowi sebagai Calon Presiden 2019 mendatang sudah aman,

Tak perlu buru-buru menghitung elektabilitas Jokowi, pun tak perlu bersusah payah membuat analisa dan menghitung prediksi perolehan suara yang bakal diraup Jokowi siapapun pasangannya. Pasalnya, jika bakal capres lain tak memenuhi syarat pencalonannya, semua hitung-hitungan survey, prediksi dan analisa itu menjadi tak ada gunanya sama sekali.

Ingat, UU Pemilu menetapkan presidential threshold sebesar 20% suara sah nasional hasil Pemilu 2014 lalu yang dimiliki parpol atau gabungan parpol. Untuk soal ini, Jokowi sudah lebih dari cukup, bahkan peluang menjadi capres tunggal pun pintu masuknya sangat terbuka lebar, begini hitung-hitungannya.

PDIP 18,95%, Golkar 14,75%, Nasdem 6,72%, PPP 6,53%, Hanura 5,26% ditambah PKB 9,04%, berjumlah 60,95% suara sah nasional, ini tak bisa diganggu gugat lagi. Sementara total tiket tersisa hanya tinggal tak sampai 40%, yang jika dibelah semangka, tetap tak memenuhi syarat untuk memunculkan dua orang capres lagi. Artinya paling banter, hanya akan memunculkan satu orang lagi saja yang akan memenuhi syarat jadi capres selain Jokowi.

BACA JUGA :  Golkar Ngarep Amien Rais Terima Jokowi Sebagai Capres PAN

Melahirkan seorang capres lagi selain Jokowi juga tak mudah. Hanya dimungkinkan jika Demokrat yang memiliki suara 10,19% bersedia menggandeng Gerindra pemilik suara sah nasional 11,81%, hingga dapat memenuhi syarat ambang batas pencalonan pasangan presiden yang dipatok minimal 20% perolehan suara nasional.

Jika jagoan Demokrat dan jagoan Gerinda tak sudi dijodohkan, alamat Jokowi sukses melenggang di Pilpres 2019 melawan kotak kosong.

Sekadar untuk bisa lolos pencalonan saja misalnya, Gerindra tentu saja tak boleh terus “ngotot” untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto, mau tidak mau harus berembuk dulu dengan Demokrat yang kini tengah mengelus-elus AHY. Harus terjadi kompromi dan harus terjadi kesepakan siapa capres dan siapa cawapres yang akan diusung bersama.

Pasalnya, Demokrat tak bisa lolos melewati ambang batas pencalonan presiden, jika misalnya hanya menggandeng PAN yang memiliki suara tak lebih dari 7,59%, Demikian juga dengan Gerindra, tak bisa hanya bergandengan dengan PKS yang cuma punya suara 6,79%.

Implikasinya,  jika terwujud persekutuan politik Demokrat dan Gerindra ini, tentu saja akan memaksa PKS dan PAN untuk mengubur mimpinya mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden sendiri.

BACA JUGA :  Said Didu Usul Buat Patung Mobil Esemka Sebagai Monumen Anti Kebohongan

Toh, kedua partai ini tentu saja tak mungkin memaksa Demokrat untuk mengurungkan niatnya menjodohkan AHY berpasangan dengan Prabowo. Atau lebih tak masuk akal lagi jika PKS dan PAN, meminta Demokrat maupun Gerindra berlapang dada untuk mengusung pasangan Aher-Zulhas.saja, misalnya.

Mimpi PKS dan PAN untuk mengusung sendiri capres maupun cawapresnya, pun mau tidak mau harus diakhiri.

Kembali kepada posisi Jokowi, meski ada spekulasi yang menyebut koalisi parpol pendukungnya akan pecah karena rebutan posisi cawapres, itu tak lebih dari sekedar menutupi kegalauan. Toh Golkar, Hanura dan Nasdem sudah lebih dulu mengangkat bendera putih menyerah tanpa syarat pada Jokowi, untuk menentukan siapa cawapres yang akan dipilih.

Hanya tinggal dua orang anak santri yang mungkin masih bersemangat berebut posisi cawapres, begitupun psikologi politik Gus Romi dan Cak Imin diyakini tak cukup punya nyali meninggalkan koalisi usung Jokowi dua periode ini.

Alhasil, “ancaman” Jokowi Capres tunggal hanya bisa dihentikan, tergantung hasil kompromi politik antara Prabowo dan SBY,  Begitupun, lagi-lagi politik adalah politik, bukan tidak mungkin Jokowi kembali menyelesaikan kompromi politiknya sambil menunggang kuda bersama Prabowo, happy ending.  (red)

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini